KONFLIK INTERNAL PPP : Suryadharma Ali Sebut Dukungan PPP ke Jokowi Ilegal

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair atau mbah Moen, telah menentukan Muktamar PPP digelar pada Kamis (30/10/2014).

“Saya berharap secepat-cepatnya dilaksanakan agar perselisihan selesai. Beliau [Mbah Moen) menyampaikan 30 Oktober itu hari Kamis Pahing, merupakan hari baik,” ujar Suryadharma Ali saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair, jajaran Mahkamah PPP, dan sejumlah pengurus DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014), seperti dikutip dari Antara.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

Suryadharma Ali (SDA) mengatakan dalam pertemuan itu dirinya disebut oleh Maimoen Zubair sebagai Ketua Umum PPP. Ucapan mbah Moen itu, menurut Suryadharma, menekankan bahwa posisi Romahurmuziy (Romi) selaku ketua umum tidak diakui.

“Mbah Moen mengatakan langsung bahwa muktamar di Surabaya itu ilegal. Mbah Moen juga sudah menghubungi Kapolri untuk meminta dikeluarkan izin pelaksanaan muktamar, dan insya Allah Kapolri akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan muktamar 30 Oktober yang rencananya di Hotel Sahid Jakarta,” ujar dia.

Menurut SDA, Muktamar PPP 30 Oktober 2014 akan membahas antara lain AD/ART, program kerja, pokok pikiran, serta dimungkinkan adanya pembahasan mengenai sikap politik PPP lima tahun ke depan. “Pembahasan sikap politik itu bisa jadi pengukuhan ke Koalisi Merah Putih atau bisa jadi ada perubahan ke Koalisi Indonesia Hebat. Itu sepenuhnya wewenang muktamar, bukan wewenang Suryadharma Ali,” kata dia.

SDA menyiratkan perubahan arah dukungan atau koalisi PPP yang digagas kubu Romahurmuziy tidak sah karena dilakukan melalui forum yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. “Dukungan resmi PPP kepada Pak Prabowo itu produk Rapimnas 19 Mei di Hotel Aston, Jakarta. Perubahan arah koalisi harus melalui forum yang memiliki kewenangan untuk mengubah arah koalisi,” katanya.

Suryadharma Ali mengatakan muktamar 30 Oktober akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta seluruh ketua umum partai politik baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat. Mereka akan hadir untuk didengarkan pokok-pokok pikirannya.

Dia menilai muktamar itu juga akan mengundang kubu Romahurmuziy dengan catatan melepaskan jabatannya sebagai ketua umum PPP terlebih dulu. Karena, kata menurut SDA, tidak mungkin ada dua ketua umum dalam satu muktamar.

“Logikanya juga kalau Romi merasa ketua umum, dia tidak akan hadir, karena dia seharusnya menganggap muktamar 30 Oktober ilegal,” kata dia.

Sebelumnya, PPP kubu Romahurmuziy menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 lalu. Hasilnya adalah Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi. Romi menyatakan telah mengundang kubu Suryadharma Ali dalam muktamar itu, namun yang bersangkutan tidak hadir.