Solopos.com, SEMARANG — Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuzy, mengklaim kalangan kiai PPP di Jawa Tengah (Jateng) bisa menerima hasil muktamar Surabaya.
“Para kiai yang duduk di Majelis Syariah dan Majelis Pertimbangan DPW PPP Jateng bisa menerima Muktamar Surabaya yang telah disahkan pemerintah,” katanya kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan para kiai PPP se- Jateng di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Itqon Kota Semarang, Rabu (10/12/2014) sore.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Para kiai yang hadir antara lain, KH Haris Sodaqoh (Pengasuh Ponpes Al-Itqon Semarang), K.H. Ubab Maimun (Rembang), Habib Ichsanudin (Boyolali), K.H. Maftuh (Temanggung), K.H. Syahroni (Semarang), K.H. Nasafi (Salatiga), K.H. Akwani (Rembang), K.H. Sarafudin Husein (Semarang), K.H. Sa’di Zen (Semarang), dan. K.H. Khoiron (Brebes).
Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, lebih lanjut menyatakan, dalam pertemuan dengan para kiai yang duduk di Majelis Syariah dan Majelis Pertimbangan DPW PPP Jateng menjelaskan tiga persoalan yang melanda tubuh PPP.
“Saya menjelaskan tentang latar belakang munculnya perpecahan, terselenggaranya Muktamar PPP di Surabaya, dan perkembangan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]. Para kiai bisa menerima hasil Muktamar Surabaya,” paparnya.
Para kiai, termasuk Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair (Mbah Mun), sambung Romy menginginkan PPP kembali mejadi satu dan tidak perlu menunggu hasil pengadilan. Pasalnya, kalau menunggu proses pengadilan, waktunya akan sangat lama, yaitu sampai 1,5 tahun. Menurutnya, hal itu bisa membuang waktu mengingat partai harus segera berkonsolidasi menghadapi pilkada di sejumlah daerah, termasuk Jateng.
“Kami tetap membuka islah, perdamaian dengan kubu Muktamar Jakarta [Djan Faridz] dengan syarat mereka bergabung dengan kami,” ujar Romy.
Terkait pelaksana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar Djan Faridz, dia mengganggap tidak ada. “Itu bukan Mukernas hanya silahturahmi saja,” tandasnya sambil menambahkan akan menggelar Mukernas pada Januari 2015.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Syamsurie, mengisyaratkan mendukung kubu Muktamar Surabaya.
“Secara pribadi saya mendukung Ketua Umum DPP PPP Muktamar Surabaya, Romahurmuzy,” ungkap dia.
Menurut anggota DPRD Jateng ini, dari hasil komunikasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), pemerintah bakal mengakui kepengurusan DPP PPP pimpinan Romahurmuzy. “Untuk itu saya tetap menggunakan fatwa Mbah Maimun Zuber, yaitu mengakui kepengurusan yang disahkan pemerintah. Karena PPP tetap harus tunduk kepada keputusan pemerintahan yang sah,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
