Solopos.com, JAKARTA — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik dan mencabut surat Fraksi PPP nomor 06/KA/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 tentang penyampaian Susunan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan DPR RI (Komisi, Bamus, Baleg, BURT, BKSAP, dan Mahkamah Kehormatan Dewan).
Dilaporkan Antara, penarikan dan pencabutan surat tersebut dilakukan oleh Fraksi PPP yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, dan Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, melalui surat fraksi PPP 17/KA/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebelumnya, Epyardi Asda Wakil Ketua Umum PPP yang juga merupakan Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali (SDA), telah mengajukan surat kepada pimpinan DPR RI tentang dusunan keanggotaan dalam Alat Kelengkapan DPR RI (Komisi, Bamus, Baleg, BURT, BKSAP, dan Mahkamah Kehormatan Dewan) dari fraksi PPP.
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Selasa (28/10/2014) kemarin, surat yang disampaikan Epyardi Asda itulah yang dibacakan oleh pimpinan rapat paripurna DPR. Akibatnya, PPP kubu Romahurmuziy seperti Hasrul Azwar, Syaifullah Tamliha, dan anggota DPR PPP lainnya memprotes pimpinan rapat.
Namun pimpinan DPR tak menggubris. Anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar, kemudian menghampiri meja pimpinan dan menyerahkan berkas dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.
Tapi pimpinan DPR tak juga mencabut daftar nama alat kelengkapan dewan dari PPP yang sudah disahkan. Dengan marah Hasrul Azwar membalikkan dua meja di hadapannya. Beberapa gelas pecah. Sejurus kemudian Hasrul, Romahurmuziy, dan beberapa anggota Fraksi PPP, meninggalkan ruang sidang paripurna melalui pintu samping. Pimpinan DPR juga keluar dan sidang paripurna ditutup.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
