SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA — Rapat paripurna DPR hari ini berujung kontroversial. Aksi banting meja yang dilakukan Ketua Fraksi PPP versi Romahurmuzy, Hasrul Azwar, karena kekecewaannya, menunjukkan gesekan politik pasca-Pemilu 2014 belum berakhir.

Sebelum aksi banting meja tersebut, politisi PPP di kubu Suryadharma Ali (SDA), Epyardi Asda, sempat melontarkan interupsi untuk menanggapi pernyataan koleganya Hasrul Azwar. Dia tidak terima kalau penyetoran susunan nama fraksi PPP versi SDA untuk alat kelengkapan dewan yang diserahkan pekan lalu disebut palsu.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Dia [Hasrul Azwar] yang menyembah-nyembah kepada ketum (SDA) untuk menjadi ketua fraksi. Jangan dikatakan bahwa surat ini abal-abal. Hasrul ini yang abal-abal, sampai nunduk-nunduk ini mintanya,” kata Epyardi Asda di ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014), dikutip Detik.

Dia menegaskan surat Dewan Pengurus Pusat yang sah adalah versi kepemimpinan Suryadharma Ali. Adapun penetapan Romahurmuzy sebagai Ketua Umum itu masih bisa diperdebatkan.

“Yang sah masih surat ini ketum Pak SDA. Baca AD/ART PPP. Malu kita dilihat orang. Kalau Pak Romi sebagai ketua umum itu masih debatable. Mahkamah partai mengeluarkan bahwa muktamar yang sah dihadiri oleh kedua kubu. Yang baru mulai dua hari lagi,” sebutnya.

Adapun pimpinan rapat, Fahri Hamzah, mengatakan kalau dalam tata tertib DPR yang membentuk pimpinan fraksi bukan anggota tapi DPP. Dia pun menyebut surat DPP PPP yang ada di Setjen DPR hanya ada surat dari DPP yang ditandatangai SDA.

“Kami tidak berpolitik. Kami hanya baca surat. Kalau ada perubahan silakan ajukan, kami tidak berpolitik. Kita tunda pemilihan Alat Kelengkapan Dewan, kita beri kesempatan PPP selesaikan sampai besok pagi,” kata Fahri Hamzah dalam rapat paripurna.

Mendengar pernyataan Epyiardi dan Fahri, Hasrul Azwar ingin melontarkan erupsi lagi. Dia menginginkan anggota dewan dan pimpinan dalam rapat paripurna mengetahui kalau Kemenkumham mengakui kepengurusan PPP versi Romahurmuzy. “Pimpinan, saya punya hak untuk bicara. Tolong dengar dulu,” kata Hasrul.

Namun, permintaan Hasrul Azwar tidak ditanggapi pimpinan DPR. Fraksi lain dari Koalisi Merah Putih ikut-ikutan menyoraki interupsi yang dilakukan Hasrul.

Dalam kesempatan terpisah, politikus PDIP, Pramono Anung, mengatakan telah mendengar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya. Di muktamar ini Romy disahkan jadi Ketua Umum. “Yang jelas, Pak Romahurmuziy sudah sah sebagai Ketua Umum,” ujar Pramono.

Pindahnya PPP ke Koalisi Indonesia Hebat pro Jokowi otomatis membuat peta kekuatan di DPR tentang alat kelengkapan dewan menjadi lima untuk Koalisi Merah Putih beserta Partai Demokrat dan lima untuk Koalisi Indonesia Hebat.

Begitu keluar dari ruang Sidang Paripurna DPR, Romahurmuziy dan Hasrul Azwar enggan menjawab pertanyaan wartawan. Namun seperti disebutkan awak Kompas TV, saat dihubungi, Hasrul mengatakan hingga saat ini rapat dilanjutkan tapi masih belum ada keputusan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya