KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR : Menkumham dan Kubu Ical Ajak Agung Ikut Munaslub

Konflik internal partai Golkar berbalik arah. Baik Menkumham maupun kubu Ical sama-sama ajak kubu Agung bikin munaslub.

Solopos.com, JAKARTA — Panitia Pelaksana Rapimnas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie meminta kubu Agung Laksono ikut merumuskan jadwal, waktu, dan tempat gelaran Munas Luar Biasa yang dipastikan mampu mengakhiri konflik dualisme kepengurusan.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Ketua Organizing Committee Rapimnas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan tokoh senior Partai Golkar B.J. Habibie, Wapres Jusuf Kalla, dan Akbar Tanjung sudah bersedia memediasi agar munaslub bisa segera terwujud. “Kubu Agung harusnya ikut duduk menentukan Steering Committee dan Organizing Committee munaslub,” katanya, Minggu (24/1/2016).

Dalam munaslub nanti, jelasnya, masing-masing kubu bisa mengirim figur atau kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar. Kubu Agung, harus ikut membuka peluang agar konflik dualisme Partai Golkar bisa segera selesai.

Jadi kalaupun kalah dalam pertarungan, kubu Agung tidak lantas menggugat atau pun membuat munaslub tandingan seperti yang dilakukan pada awal 2015 lalu. “Munaslub mendatang harus digunakan untuk menyudahi konflik partai,” kata Bambang yang saat ini juga menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical.

Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung memang mendukung munaslub yang digagas kubu Ical. Namun dukungan itu dengan syarat kepanitiaan munaslub harus mewakili dua kubu yang berseteru. Akbar meyakini munaslub merupakan jalan terbaik untuk mengakihiri konflik internal Partai Golkar.

Meski sudah mendapat tawaran dari kubu seberang, kubu Agung masih belum memberikan pernyataan resmi soal keikutsertaannya dalam munaslub yang akan digelar sebelum Ramadan 2016 tersebut. Namun, Agun Gunandjar, salah satu Ketua Partai Golkar kubu Agung, menilai munaslub yang digagas kubu Ical tidak serta merta mengakhiri konflik partai.

Menurutnya, selain tidak sejalan dengan UU Partai Politik, munaslub yang sah harus diinisiasi oleh tim transisi Partai Golkar yang kini beranggotakan Mahkamah Partai dari kedua kubu, termasuk Jusuf Kalla.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang hadir dalam Rapimnas Golkar kubu Ical juga meminta kubu Agung ikut serta merencanakan munaslub itu. “Saya imbau kubu Agung untuk bersatu lagi jika munaslub benar-benar terlaksana,” kata yasonna didampingi Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Yasonna, munaslub itu merupakan jembatan bagi Partai Golkar yang hingga saat ini terbelah menjadi dua untuk mengadakan rekonsiliasi. “Dalam munaslub itu, dua kubu bisa bicara yang terbaik sesuai dengan AD/RT partai.”

Soal penerbitan pengakuan negara terhadap Partai Golkar, Yasonna berjanji Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah akan segera diterbitkan setelah dua kubu menyelesaikan konfliknya. “Proses keluarnya SK kepengurusan akan didasarkan pada AD/RT Partai Golkar.”

Sebelumnya, Ical sendiri sudah menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub yang antara lain akan memilih ketua umum yang baru. Pernyataan Ical itu diungkap dalam pembukaan Rapimnas yang digelar di Jakarta Convention Center, Sabtu (23/1).

Dalam pidato politiknya, Ical juga menyerahkan dukungan kepada pemerintah meski tetap berada di Koalisi Merah Putih—koalisi yang dibentuk sejumlah partai politik untuk mendukung Prabowo Subiyanto, rival Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014. Partai Golkar akan mendeklarasikan dukungan tersebut di akhir agenda rapimnas.

“Golkar tidak dirancang untuk menjadi partai oposisi. Oleh sebab itu, dia akan membawa Golkar mendukung pemerintah. Kita berpartisipasi bersama kekuatan progresif. Itu kelebihan dan kekuatan Partai Golkar. Kerja karya dan kekuatan,” kata Ical dlam pidato politiknya.

Menanggapi hal itu, Toto Sugiarto, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, mengatakan Presiden Jokowi diprediksi belum akan merespons dukungan tersebut. Pasalnya, dukungan tersebut sebenarnya bukan merupakan dukungan bulat karena dihasilkan oleh rapimnas yang tidak disetujui oleh kubu Agung Laksono.

Namun demikian, dukungan tersebut bisa menjadi alasan bagi kubu Ical untuk islah dengan kubu Agung yang memang menghendaki Golkar berafiliasi dengan pemerintah.