SOLOPOS.COM - Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Myanmar, Laos, dan Kamboja yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, Sabtu (4/4/2015). Sebanyak 323 ABK diangkut menuju ke Tual dengan pengawalan KRI Pulau Rengat dan Kapal Pengawas Hiu Macan 004 sambil menunggu proses pemulangan oleh pihak Imigrasi. (JIBI/Solopos/Antara/Humas Kementerian Kelautan Perikanan)

Konferensi Asia Afrika menjadi ajang bagi Indonesia untuk mendorong isu ekologi kemaritiman.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengajak negara dunia, terutama negara dengan garis pantai, untuk membangun program pencegahan dan pengurangan polusi di laut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam pidatonya pada acara rangkaian 60 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA), Indroyono Soesilo menegaskan tujuan program ini adalah guna menjaga ekosistem laut, serta memperkuat keberadaannya dan memberdayakan kelautan yang produktif dan sehat.

“[Selain itu] Kita juga harus mengurangi dan menyelesaikan masalah dari dampak keasaman air laut dengan memperkuat kerjasama ilmiah di berbagai tingkatan,” ujarnya dalam pidato di acara Exchanges of Maritime Polices Experiences and Challanges in Managing Seas and Ocean in The Context of Implementing SDGs, Selasa (21/4/2015).

Tidak hanya itu, dalam pidatonya, Menko Kemaritiman juga memaparkan penangkapan ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Sementara itu, data FAO menunjukan suplai ikan dunia naik 3,2% dalam lima dekade dengan tingkat konsumsi 19,2 kg pada tiga tahun belakangan.

Menko Kemaritiman dengan tegas mengajak tamu negara yang hadir mengatur penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal dan penangkapan ikan dengan tindakan yang menghancurkan alam. “Kita harus melarang sejumlah bentuk bantuan penangkapan ikan yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam berlebih, serta menghilangkan bantuan atau subsidi yang berkontribusi menghasilkan penangkapan ikan ilegal.”

Indroyono menambahkan semua pihak harus menahan diri memperkenalkan subsidi baru. Selain itu, semua pihak harus mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara kurang berkembang/berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan World Trade Organization (WTO).

Dengan demikian, Indonesia menuntut aksi nyata guna memperhitungkan pentingnya meningkatkan manfaat ekonomi kelautan kepada negara kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang. Untuk itu, Indryono menyarankan negara kepulauan dan negera berkembang/kurang berkembang untuk melakukan penerapan pengelolaan berkelanjutan perikanan. Selain itu mereka didorong melakukan budidaya dan pariwisata serta peningkatan pengetahuan ilmiah berkembang, pengembangan penelitian kapasitas dan alih teknologi kelautan, dengan dilandasi Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria dan Guidelines on the Transfer of Marine Technology.

Bahkan, Menko juga menyoroti masalah minyak tumpah di laut yang diakibatan oleh pertumbuhan aktifitas migas lepas pantai, terutama di dasar laut. Menurutnya, minyak yang tumpah bisa merusak ekosistem laut.

Lebih lanjut, dia juga menyayangkan adanya akitifitas militer yang tidak berlandaskan dengan asas perdamaian di lautan. “Aktifitas militer yang terkadang tidak damai telah mengunakan laut dan samudera kita,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya