Ketua umum PBNU KH. Said Aqil Siroj (kiri) bersama Rais Aam PBNU KH. Sahal Mahfudh (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat konfrensi pers tentang agenda Munas dan Konbes PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (14/9/2012). (JIBI/SOLOPOS/Antara)
CIREBON--Munas alim ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama resmi dibuka, Sabtu (15/9/2012) di Pondok Pesantren Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Barat.
Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online
Ketua Pengrus Besar NU Said Aqil Siroj membuka pertemuan yang dihadiri sekitar 1.000 ulama dan santri dari seluruh Indonesia itu.
Dalam sambutan pembukannya, Said mengatakan lokasi Munas dan Konbes NU 2012 sengaja dipusatkan di desa terpencil untuk mengembalikan semangat persatuan dan semangat perjuangan 1945.
“Kalau boleh jujur, yang menawarkan munas di hotel dengan diskon 60% ada. Tapi saya tolak, karena kami ingin membangkitkan kembali semangat persatuan, gotong royong dan semangat 1945,” ujarnya.
Munas ini rencananya akan ditutup Presiden Susilo Bambang Yudhyono pada Senin (17/9/2012), nanti dan akan dihadiri sejumlah menteri. Said mengatakan dengan mengambil lokasi pertemuan di pesantren yang mempunyai fasilitas terbatas dan seadanya, para warga dan masyarakat sekitarnya justru saling membantu dengan sukarela memperbaiki berbagai fasilitas publik, mulai dari jalan, salurna air, hingga menyediakan penginapan.
Warga juga dengan sukarela menyumbang berbagai kebutuhan konsumsi, mulai dari beras, sayur mayur, hingga sapi.
“Mereka bergotong royong membantu menyukseskan acara ini. Justru ini bukti bahwa persatuan dan Pancasila masih ada di desa. Ini cara kami membuktikan nilai Pancasila itu masih ada,” ujar Said.
Said mengatakan PBNU juga ingin menepis anggapan jika pondok pesantren saat ini dijadikan kegitan bersifat radikal. Menurutnya, dari sekitar 800.000 mesjid yang dikelola PBNU, tidak pernah dijadikan kegiatan yang bersifat radikalisme dna terorisme.
Said mengatakan pertemuan ulama ini juga akan mengkaji sejumlah aturan perundangan yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat, mulai dari undang-undang perpajakan, undang-undang migas, dan aturan lainnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
