Anicetus Windarto/Dokumen Solopos

Solopos.com, SOLO -- Bukan kebetulan bahwa hingga kini komunisme masih menjadi dagangan politik yang menarik untuk dijajakan di hadapan publik, khususnya di Indonesia. Dalam peristiwa politik tertentu seperti pemilihan presiden, tak sedikit pihak yang menggoreng isu itu demi kepentingan politik sesaat.

Peristiwa politik seperti pada 1965-1966, antara lain Gerakan 30 September atau Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang sesungguhnya merupakan sejarah penting, hanya dipandang sebagai tragedi semata. Ada momentum historis yang tak kalah penting daripada sekadar isu komunisme dan kerap diabaikan sehingga dilupakan, bahkan dimitoskan sebagai politik suksesi penguasa.

Dalam kisah pewayangan, politik suksesi yang kerap dibahasakan dengan ”lengser keparabon, madeg pandhita” itu sesungguhnya tidak selalu berakhir dengan sukses. Pada 1965, meski Presiden Sukarno berhasil dilengserkan, ada banyak nyawa yang hilang akibat ”kudeta” yang dijalankan pada 1 Oktober dini hari.

Itulah mengapa wartawan Brian May menulis dengan amat tragis tentang Indonesia, seperti dikutip Saya Shiraishi (2001), bahwa Indonesia dilahirkan setelah sebuah penculikan; dilahirkan kembali dalam kudeta dan dibaptis dengan darah pembantaian.

Gambaran politik suksesi penguasa pada 1965 memang masih samar-samar, bahkan lebih terkesan sebagai pemberontakan ketimbang upaya pergantian kekuasaan. Bukan kebetulan jika angkatan bersenjata, terutama Angkatan Darat, tampak sangat berperan.

Dalam setiap perubahan politik yang berpotensi mengundang kekacauan, khususnya gelombang banjir darah, tugas menjaga stabilitas dan keamanan negara berada di tangan militer. Pandangan seperti itu tampak mewakili sejenis historiografi kerakyatan yang menjelaskan dan meneguhkan bahwa konsep politik sukses(i) penguasa tergantung pada campur tangan pihak-pihak yang memegang senjata.

Efektif dan Operatif

Pada saat-saat bersejarah yang menentukan pada 1965 tampak ”kudeta” 1 Oktober menjadi pemicu yang efektif dan operatif untuk mengerjakan politik sukses(i) penguasa. Dalam dokumen yang bersifat ”rahasia” dan kemudian dikenal dengan Cornell Paper (A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, 1971), ditunjukkan betapa konflik internal di tubuh Angkatan Darat merupakan latar panggung politik sukses(i) termaksud.

Dalam kumpulan dokumen lain yang terkait dengan Gerakan 30 September, Majalah Indonesia terbitan Cornell University mengungkap kudeta tersebut ditujukan bagi ”jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kekuasaan yang telah menelantarkan anak buah.”

Ungkapan itu didasarkan pada pernyataan awal Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin kelompok kudeta yang disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober pagi hari. Cukup jelas kudeta itu mirip kemarahan ”anak buah” kepada ”atasan” atau ”bapak” mereka.

Kemarahan yang identik atau isomorfis dengan ”ancaman” sekelompok pemuda pada 1945 ketika menculik Sukarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok itu sesungguhnya hanyalah ”gertak sambal”. Tak mengherankan Sukarno tidak pernah menyalahkan, apalagi menghukum, para anak buah, baik yang menculik dirinya maupun yang membawa para jenderal ke suatu tempat (Lubang Buaya).

Dalam bahasa Sukarno tatkala dilapori kudeta yang gagal itu, adalah ”yang semacam ini biasa dalam revolusi”. Itulah panggung tradisi revolusioner gaya Indonesia yang justru ditutup layarnya dengan politik suksesi penguasa ala Orde Baru yang didahului suatu pembunuhan massal.

Hal itulah yang telah melahirkan para bapak penguasa yang ”reaksioner” dan ”tahu segala”. Para bapak yang selalu melarang anak, apalagi menentang, tetapi memperbolehkan bapak melakukan apa saja, termasuk kekejian yang ditampakkan melalui pembunuhan.

Dapat Terulang

Kenyataan berdarah yang melahirkan Orde Baru itu selalu ditutupi dengan menegakkan bahasa kosong yang dikemas dalam sepucuk surat sakti bernama Supersemar. Surat yang menjadi sumber kebenaran untuk menyembunyikan politik suksesi penguasa itu memberi jalan bagi siapa pun yang berkuasa selanjutnya untuk membiarkan tragedi sejenis pada 1965 berlalu, bahkan mungkin dapat berulang, tanpa pertanggungjawaban.

Hingga saat ini, tragedi yang dimanfaatkan untuk menutupi politik suksesi penguasa pada 1965 masih belum terungkap. Meski telah diupayakan berbagai cara untuk mengungkap, masih saja ada beragam tantangan yang perlu dihadapi dengan jeli dan waspada.

Kembali pada kisah pewayangan tentang politik suksesi penguasa, terselip cerita dan cita-cita besar yang bertujuan politik pergantian kekuasaan tidak semata-mata dikontestasikan secara berlebihan-lebihan. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menegosiasikan kepentingan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam politik suksesi penguasa.

Sastra wayang dengan lakon Prasthanikaparwa yang berkisah tentang lengsernya Yudhistira sebagai Raja Hastina potensial untuk disadur ulang dalam konteks politik suksesi masa kini. Artinya, cerita dan cita-cita politik suksesi tokoh Pandawa itu dapat dimanfaatkan sebagai bahasa bersama (lingua franca) dalam dunia politik modern untuk menemukan suatu kesepakatan politik.

Mendiang Benedict Anderson pernah membuat buku tentang wayang yang berjudul Mitologi dan Toleransi Orang Jawa (2000/2003/2008). Buku yang terbit kali pertama pada bulan Agustus 1965, tepatnya sebelum Gerakan 30 September meletus, dengan judul Mythology and the Tolerance of the Javanese itu sempat dikritik oleh sesama koleganya di Amerika Serikat sebagai ”salah tafsir”, bahkan ”salah nujum”.

Alasannya, jika orang Jawa benar-benar toleran sebagaimana dipaparkan dalam buku itu, mengapa justru terjadi pembantaian antarsesama orang Jawa? Jawabannya tentu saja bukan karena orang Jawa tidak lagi toleran, melainkan lantaran ada pihak atau kalangan tertentu yang berupaya membelokkan atau menunda budaya toleran tersebut agar dilupakan oleh orang Jawa.

Upaya-upaya itu dimungkinkan oleh dukungan finansial dan peralatan militer yang secara sistematis dan hegemonik berdaya pengaruh dari dasar dan tradisi seni sastra dan wayang semakin memudar. Hal itulah yang mengakibatkan toleransi menjadi rapuh dan mudah jatuh ke dalam lubang atau jebakan tragedi kekerasan yang tak terlupakan.

Meski sudah lebih dari 50 tahun, suatu tafsiran atau saduran baru dalam kajian ilmu (RUU KUHP Pasal 188 ayat (6)) atas peristiwa politik pada 1965-1966 yang mampu merekatkan kembali ikatan-ikatan toleransi yang telah dilonggarkan akibat politik suksesi penguasa perlu digaungkan agar tidak lagi jatuh pada lubang atau jebakan tragedi yang serupa.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten