Tutup Iklan

Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Krisis

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

 Joko Priyono (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Joko Priyono (Solopos/Istimewa)

Kasus video viral mobil ambulans pembawa pasien kecelakaan yang (tak sengaja) terhadang mobil plat merah beberapa pekan lalu menarik dikupas. Video itu diunggah oleh sebuah akun media sosial Jumat malam (29/10/2021) sekitar jam 22.00 WIB, tidak lama dari waktu kejadian, sekitar jam 14.00 WIB. Spontan video itu jadi santapan netizen dan viral. Komentar pun banjir. Suara sumbang lagi nyinyir menghiasi laman media sosial dan pemberitaan. Pemerintah tersudut, seolah-olah menjadi pihak yang paling bersalah dan harus bertanggung-jawab.

Beruntung klarifikasi cepat dilakukan pemerintah. Penjelasan melalui berita di portal website resmi dan pernyataan di media sosial pemerintah sedikit bisa meredam emosi masyarakat. Netizen mulai cooling down. Tapi kalau mau jujur, sesungguhnya pemerintah masih merasa babak belur.

Menurut G. Harrison (2005:11), peristiwa di atas bisa dikategorikan sebagai komunikasi krisis. Krisis di sini dimaknai sebagai suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak memengaruhi keseluruhan operasional organisasi.

Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang memengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya (FearnBanks,2007; Mitroff, 2005 dalam Kriyantono 2015:198).

Alex Sabur dalam buku Ensiklopedi Komunikasi mempunyai sudut pandang yang menarik dari sisi teknis. Komunikasi krisis diartikan tindakan segera yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk mempertahankan kredibilitas serta reputasi baiknya setelah situasi tertentu terjadi yang mungkin berdampak buruk pada perusahaan dan reputasi. Hal itu menjadi inti aktifitas tim komunikasi dan public relation (2014:408).

Ditambahkan Sabur, sering kegagalan perusahaan atau pemerintah berkomunikasi efektif pada krisis tertentu, dapat menyebabkan kehancuran yang tak terkira. Proses ini bercirikan kecepatan respons, melibatkan identifikasi masalah secara cepat, mengemukakan masalah dengan cara menyelesaikan masalah dan mengurangi risiko bagi reputasi perusahaan atau pemerintah, tanpa mengubah atau menutupi fakta bersangkutan.

Mendasarkan teori di atas, penulis berpendapat, menghadapi situasi komunikasi krisis, para pelaku komunikasi publik pemerintah perlu mengambil langkah cermat, tepat dan cepat dalam melakukan strategi komunikasi publik.

Langkah pertama, cermat mengumpulkan data. Langkah ini menekankan observasi secara mendalam guna mendapat data lapangan yang valid sebagai tahapan pertama guna menyusun narasi publik. Para pelaku komunikasi publik adalah konseptor pesan, bukan eksekutor di lapangan dengan segenap kewenangan tugas dan fungsi terkait kasus yang menyebabkan krisis. Mereka bisa menyusun pesan komunikasi krisis yang kuat, jika ditopang stakeholders atau jajaran yang juga siap bekerja sama.

Maka para pelaku komunikasi publik harus mampu menjadi pendengar yang baik agar mampu menjadi komunikator yang efektif. Selanjutnya logika-logika yang disusun dalam narasi publik harus berbasis data dan fakta lapangan. Bukan asumsi-asumsi pribadi apalagi sikap apriori yang condong sekedar justifikasi pemerintah secara sepihak.

Langkah kedua, tepat menyusun narasi publik. Kepintaran memilih diksi dan menyusun narasi publik sebagai pesan utama yang ingin disampaikan menjadi kata kunci keberhasilan di mengatasi komunikasi krisis. Para pelaku komunikasi publik jangan salah memilih kata dan menyusun logika jawaban. Narasi itu harus bisa diterima logika umum, bukan rekayasa-rekayasa yang jauh dari fakta yang sesungguhnya.

Kalau narasi itu bertolak belakang dengan fakta, maka bisa menjadi blunder. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru pesan yang dikirim melalui komunikasi publik itu menjadi serangan balik bagi organisasi atau pemerintah itu sendiri. Pembelaan melalui klarifikasi itu boleh, tapi bukan bahasa pembenaran yang membabi buta, sekadar menjaga image dan pencitraan. Maka satu kata yang akan di-publish harus dipertimbangkan matang. Kesalahan-kesalahan dasar seperti penyebutan waktu, tempat, nama pelaku dan kronologi harus bisa disajikan secara rapi dan akurat. Pimpinan daerah pun harus berlatih bersabar agar tim komunikasi tidak gegabah menyusun narasi publik. Tahap ini titik krusialnya. Menyusun narasi publik yang tepat membutuh waktu dan ketelitian.

Langkah ketiga, respons yang cepat. Cepat di sini bukan asal komentar atau pendapat gegabah dari pejabat publik mengisi ruang kosong di media sosial atau pemberitaan media massa, ketika publik menunggu jawaban atau sikap pemerintah. Publik itu plural, khususnya warga netizen. Mereka tidak serta merta bisa dipilah secara hitam putih, kemudian dibuat dikotomi, ini teman atau itu lawan. Berbeda dengan pekerja jurnalistik. Mereka bekerja lebih terukur dan profesional karena diikat dalam kode etik jurnalistik serta hukum kaidah penyusunan berita.

Maka agar narasi publik bisa disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan bertanggung-jawab, penting bagi pemerintah menunjuk seorang pejabat juru bicara. Keberadaan juru bicara ini bisa menjadi wajah keterhadiran pemerintah di masa komunikasi krisis untuk mengklarifikasi masalah. Bukan dituntut untuk menyelesaikan masalah, karena itu bukan ranahnya.

Kondisi komunikasi krisis tidak dapat dihindari dan bukan mustahil terulang kembali. Dengan terus belajar dan mengkaji, diharapkan pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama dan jatuh untuk kali kedua ketika komunikasi krisis itu terjadi.


Berita Terkait

Berita Terkini

Automasi dan Skill Shift Pekerja Masa Depan (Bagian 1)

Artikel ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Tidak Main-Main

Essai ini telah terbit di Koran Solopos edisi 17 November 2021, ditulis oleh Rini Yustiningsih, jurnalis Solopos.

Banjir Brand di Solo

Essai ini telah terbit di Koran Solopos edisi 10 November 2021, ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia.

Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Krisis

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Jagal…

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 3 November 2021, ditulis oleh jurnalis Solopos Sholahuddin.

Daya Mahadata

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 27 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis Solopos Ichwan Prasetyo.

Toleran dan Bahagia

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 20 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis senior Solopos Syifaul Arifin.

Ketidakpastian adalah Kepastian

Esai ini ditulis oleh Pemimpin Redaksi Solopos, Rini Yustiningsih, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 13 Oktober 2021.

Youtuber Pemilik Klub Sepak Bola

Essai ini telah di Koran Solopos edisi 6 Oktober 2021, ditulis oleh Suwarmin, Direktur Bisnis dan Konten Solopos Group.

Pajak Orang Kaya, Adilkah?

Opini ini ditulis Andi S. Purnomo, S.S.T., L.L.M., alumni International Tax Center, Universiteit Leiden.

Peran Pemberitaan Pemerintah dalam Komunikasi Publik Masa Kini

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Sistem Pembayaran Pensiun di Indonesia

Opini ini ditulis Yuniar Yanuar Rasyid, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat AP Kementerian Keuangan.

Trend Hybrid Learning dalam PPKM Level di Dunia Pendidikan

Opini ini ditulis Atiek Rachmawati, S.S, Alumnus Prodi Sastra Daerah FSSR (sekarang FIB) UNS dan Guru Bahasa Jawa SMA N 2 Grabag, Magelang.

Selama 16 Tahun Berhasil Provokasi Puluhan Orang Tinggalkan Zona Nyaman

Esai ini ditulis oleh Dr Aqua Dwipayana, Penulis Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional.

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.