Komnas Perempuan: Polisi Sudah Gelar Perkara di TKP Pemerkosaan Mahasiswi UGM
Mahasiswa menandatangani petisi penolakan terhadap kekerasan seksual dalam aksi damai UGM Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (8/11/2018). (Antara - Andreas Fitri Atmoko)

Solopos.com, SOLO -- Kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) oleh mahasiswa Fakultas Teknik UGM mulai ditangani oleh kepolisian. Tanpa menunggu aduan, rupanya Polda DIY dan Polda Maluku telah bekerja sama dalam menyingkap kasus yang sudah terjadi pada pertengahan 2017 silam itu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Indriati Suparno, dalam diskusi Refleksi 20 Tahun dalam Penegakan HAM Perempuan di Indonesia di Dapur Ndeso Mbak Yun, Jl Dr Cipto Mangunkusumo No 42, Solo, Senin (10/12/2018). Bahkan, kata Indri, kepolisian telah melakukan gelar perkara di tempat kejadian perkara di Seram Barat.

"Saya mengapresiasi langkah kepolisian yang responsif dalam kasus ini," kata Indri dalam diskusi yang digelar Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (Spekham) itu, menjawab pertanyaan Solopos.com. "Polda DIY dan Polda Maluku melakukan kerja sama karena kasus ini terjadi di Seram Barat. Sudah ada gelar perkara di tempat kejadian. Jadi tidak ada alasan bagi kampus untuk menutupi atas nama kode etik."

Indri mengetahui perkembangan ini karena pihaknya melihat sendiri kerja sama kedua institusi kepolisian tersebut. Dia lebih mengkritik sikap pimpinan UGM yang selalu ingin menahan kasus ini untuk cukup diselesaikan melalui mekanisme internal.

Indri mengingatkan bahwa kasus pelecehan seksual tidak bisa diselesaikan hanya melalui tim etik. "Kalau cuma ditutupi atas nama kode etik, korban-korban kasus serupa akan terus bungkam," kata dia.

Aktivis Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (Spekham) ini menyoroti beberapa hal dalam kasus ini. Pertama, dia menilai kasus ini sebagai bentuk arogansi institusi di kampus. Pasalnya, penyelesaian di internal kampus pun tak kunjung selesai padahal peristiwa itu sudah terjadi 1,5 tahun lalu.

Kedua, Komnas Perempuan sedang berkoordinasi untuk langkah pemulihan kondisi korban. Kasus yang sudah terlalu lama dengan proses yang panjang tentu sangat melelahkan korban.

"Tidak cukup dengan penyelesaian internal. [jika ada yang beralasan hendak menempuh] Restorative justice, itu hanya cocok untuk kasus anak, bukan perempuan korban kekerasan seksual."

Ketiga, Indri mengakui kasus-kasus pelecehan seksual adalah salah satu jenis kasus yang sulit diungkap dan diproses secara hukum. Masalahnya, tidak ada pasal khusus yang mengatur secara spesifik tentang pelecehan seksual.

"Kita hanya punya pasal itu di UU perburuhan, di situ ada unsur yang bisa dipaksakan untuk menjerat si pelaku. Selain itu ada pasal pencabulan di KUHP. Itu bsa tapi harus ada sentuhan fisik berorientasi seksual untuk memenuhi pelanggaran pasal itu," kata dia.

Padahal, definisi pelecehan seksual sebenarnya sangat luas dan meliputi berbagai bentuk. Tak hanya pelecehan dalam bentuk sentuhan fisik, tapi juga secara verbal.

UGM Lamban

Jumat (7/12/2018) lalu, Rektor UGM Panut Mulyono yang didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Paripurna Poerwoko Sugarda, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ika Dewi Ana, serta para anggota Komite Etik atau Tim Etik menyampaikan pernyataan publik berisi enam poin. Panut mengakui UGM lamban dalam merespons peristiwa ini dan pihaknya meminta maaf atas kelambanan yang terjadi.

Dia mengakui kelambanan ini telah berdampak serius bagi kondisi psikologis, finansial, dan akademik pada korban dan terduga pelaku. "UGM menyadari bahwa pelecehan seksual merupakan persoalan serius yang seharusnya tidak terjadi di manapun, khususnya di institusi pendidikan tinggi, seperti UGM," katanya, Jumat.

Juru bicara Rektorat UGM, Paripurna, beralasan bahwa saat ini rektorat masih menunggu hasil kerja Tim Etik, termasuk menentukan apakah kasus pelecehan seksual termasuk pelanggaran berat atau tidak. Dia berdalih, sebelum menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, rektorat harus mendengarkan rekomendasi Tim Etik dahulu.

"Kasus pelecehan seksual itu bisa merupakan pelanggaran berat. Dan oleh karena itu kami menunggu rekomendasi dari Komite Etik. Pimpinan universitas tidak dalam kapasitas menentukan sendiri karena kami bukan dari kalangan yang ahli dari kasus ini," kata pria yang akrab disapa Parip ini.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom