SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mencari fakta dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait aksi pendudukan jembatan penyeberangan feri di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, pemerintah daerah dan Polda NTB seharusnya tetap menekankan dialog. Ifdhal mengatakan, Komnas HAM sejak awal telah meminta pemerintah daerah untuk mencari penyelesaian kasus penolakan tambang emas yang menjadi pemicu pendudukan jembatan tersebut. Menurut Ifdhal di Jakarta, kemarin malam, masyarakat di Bima menolak dua perusahaan tambang emas karena lokasinya berada di lahan pertanian milik warga. Pada saat terjadi konflik dan kekerasan pada April 2011,
Komnas HAM telah meninjau lokasi dan memberi rekomendasi. Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar dalam mengeluarkan izin tambang, pemerintah memperhatikan lingkungan. Sayangnya, pemerintah daerah selalu menganggap kebjiakannya benar dan menggunakan pendekatan keamanan terhadap masyarakat.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk kekerasan yang terjadi di Bima, NTB. Seharusnya penegakkan hukum dilakukan dengan cara yang tidak melawan hokum sehingga korban anak pun bisa dicegah. Wakil Ketua KPAI Asrorun Niam Saleh dalam pernyataannya, Minggu (25/12) menjelaskan, dalam situasi konflik sekalipun, polisi harus tetap memberikan perlindungan pada anak-anak. Detikcom melaporkan, pelibatan anak-anak dalam unjuk rasa tidak dibenarkan. Namun bagaimanapun polisi tidak bisa sembarang melakukan tindakan atas dasar penegakkan hukum. 2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak sumber air. [kcm/dtc/dtp]