Komnas HAM desak pemerintah pusat tuntaskan relokasi

Komnas HAM (SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Solo (Solopos.com)–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan program relokasi warga penghuni kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penjelasan itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak kepada wartawan seusai bertemu dengan Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) di Balaikota Solo, Kamis (18/8/2011).

Johny menyatakan pihaknya bersama Pemkot Solo akan melakukan survei ke kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo. Hal itu menindaklanjuti pengaduan warga penghuni bantaran yang mempertanyakan kelanjutan program relokasi oleh pemerintah dan sejumlah persoalan terkait hal tersebut.

”Saat ini kami juga masih mengkaji cara penyelesaian yang manusiawi terkait relokasi tersebut. Hasil survei nantinya akan menjadi pendukung bagi Komnas HAM untuk mendesak pemerintah pusat agar ikut bertanggung jawab secara total kepada warga bantaran tersebut dengan membantu baik berupa teknis maupun finansial,” terang Johny.

Hal senada disampaikan Rudy. Rudy menegaskan pihaknya akan berupaya menggalang dana dari pusat dalam penyelesaian relokasi bagi warga yang mengantongi sertifikat tanah hak milik (HM) di bantaran sungai tersebut.

Terkait penyelesaian relokasi warga yang mengantongi sertifikat tanah HM, Rudy menyatakan saat ini tengah menyusun konsep penyelesaiannya. Saat ini baru dilakukan pendataan untuk memperoleh jumlah pasti warga yang bersertifikat HM tersebut.

(sry)