Komisi VIII DPRD Klaten kaji rencana relokasi warga lereng Merapi

Klaten (Espos)–Komisi VIII DPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan kajian terkait kemungkinan adanya program relokasi bagi warga di lereng Gunung Merapi.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding saat ditemui wartawan di sela-sela meninjau lokasi pengungsian korban erupsi Merapi di Gedung Olahraga Gelarsena, Rabu (10/11). Dalam kesempatan itu, Abdul Kadir mengatakan, Komisi VIII dan BNPB siap melakukan relokasi warga jika kondisi permukiman di lereng Gunung Merapi sudah tidak layak ditempati. Menurutnya, BNPB sudah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian mendalam mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh pascaerupsi Gunung Merapi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Selama masih ada lahan kosong yang aman lebih baik direlokasi daripada ikut transmigrasi. Untuk merealisasikannya, tentu saja masukan dan pandangan dari masing-masing pemerintah daerah sangat kami harapkan. Kalau warga dan pemerintah daerah sudah ok nanti bisa kami atur,” tandas Abdul Kadir.

Program relokasi nantinya, sambung Abdul Kadir, akan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah sudah menyediakan dana rehap rekonstruksi senilai Rp 4 triliun dan dana tanggap darurat senilai Rp 190 miliar untuk semua bencana yang melanda Indonesia. “Kalau khusus bencana Merapi, kami siapkan dana tanggap darurat senilai Rp 100 miliar untuk Jawa Tengah dan DIY,” tukas Abdul Kadir.

Sementara itu, Bupati Klaten, Sunarna mengaku belum memiliki rencana melakukan relokasi warga di lereng Gunung Merapi. Menurutnya, upaya relokasi warga tersebut membutuhkan koordinasi antara Pemkab Klaten dan pemerintah pusat. Sunarna mengakui, upaya relokasi warga di lereng Merapi membutuhkan dana cukup besar.

“Ada tiga dukuh di Balerante yang dikabarkan mengalami rusak parah. Untuk sementara kami belum ada rencana ke sana (relokasi-red) karena kemampuan dana kami terbatas. Upaya relokasi bergantung dari keinginan pemerintah pusat,” urai Sunarna.

mkd