Komisi VIII DPR sesalkan lambatnya perbaikan infrastruktur di Magelang

Semarang (Espos)--Komisi VIII DPR pusat menyesalkan lambatnya pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan tanggul sungai yang rusak akibat letusan Gunung Merapi.

Ketua Komisi VIII DPR pusat Abdul Kadir Karding menyatakan rusaknya infrastruktur itu menyebabkan aktivitas dan perekonomian warga menjadi terganggu.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

“Padahal masyarakat sudah melaporkan kondisi itu kepada pemerintah kabupaten, tetapi belum ada tanggapan. Saya belum melihat adanya upaya atau perencanaan perbaikan infrastruktur,” katanya di Semarang Minggu (21/11).

Kadir didampingi Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, Sabtu (20/11) melakukan peninjau lapangan ke Magelang, termasuk tanggul di Dusun Jengglik, Ngablak Srumbung yang rusak terkena letusan Gunung Merapi.

Terkait rusaknya tanggul di Jengglik, Kadir mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang segera melakukan perbaikan.
Pasalnya sekitar 3.000 warga di sekitar tanggul terancam bahaya banjir lahar dingin Gunung Merapi, karena tanggul dam sungai yang membatasi dengan perkampungan warga hancur.

Dikhawatirkan jika lahar dingin turun dari atas Gunung Merapi akan langsung membanjiri warga akibat tidak berfungsinya sungai dan tanggul dam.

“Jika lahar dingin dari Gunung Merapi tiba-tiba datang warga sekitar sungai Jengglik terancam tenggelam, karena jarak antara tepi sungai dan pemukiman penduduk sangat dekat. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Anggota Dewan dari PKB memberikan ultimatum kepada Pemkab Magelang agar segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan perbaikan.

“Selambat-lambatnya, dua sampai tiga hari ke depan sudah harus ada solusi yang baik terhadap persoalan ini,” tandas Kadir.
Bila belum dapat dilakukan perbaikan secara menyeluruh, imbuhnya setidaknya debu-debu tebal vulkanik yang menumpuk di jalan desa, jembatan, tanggul air mulai dibersihkan.

“Saya kira ini bukan hal yang sulit, Pemkab Magelang tinggal berkoordinasi dengan BNPB lalu melibatkan departemen-departemen terkait seperti pekerjaan umum, PSDA dan sebagainya,” ujarnya.
Karding menambahkan temuan-temuan di lapangan itu akan menjadi bahan rekomendasi Komisi VIII DPR pusat kepada pemerintah.

“Perlu dilakukan langkah-langkah yang cepat untuk memulihkan keadaan pascaletusan Merapi, agar kehidupan warga bisa kembali pulih seperti semula,” katanya.

oto