Komisi VIII DPR Minta Biaya Haji Mentok Rp75 Juta, Ini Alasannya

Solopos.com, KARANGANYAR — Komisi VIII DPR meminta kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) mentok tidak lebih dari 75 juta.

Dari komponen itu, yang ditanggung calon jemah haji (calhaj) maksimal Rp50 juta. Wacana kenaikan BPIH tersebut terus digodok oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR, Paryono mengatakan belum ada kesepahaman antara DPR dengan Kemenag mengenai komponen biaya haji. Kemenag mengajukan komponen biaya haji sebesar Rp98 juta. Dari komponen itu biaya yang ditanggung calhaj sebesar Rp69 juta. Nilai itu dinilai sangat memberatkan masyarakat.

“Kami minta biaya haji tidak lebih dari Rp75 juta serta jamaah menanggung tidak lebih dari Rp50 juta,” kata mantan Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar ini kepada Solopos.com, Sabtu (4/2/2023).

Komisi VIII DPR keberatan atas rencana kenaikan biaya haji sebesar Rp98 juta. Dari itu biaya yang ditanggung calhaj sebesar Rp69 juta masih terlalu besar. Komisi VIII meminta Kemenag untuk menurunkan biaya haji dengan melakukan efisiensi komponen-komponen biaya haji. Misalnya komponen biaya katering para jemaah haji yang indeknya terlalu tinggi.

Kemenag bisa melakukan efisien dengan memberikan uang tunai kepada calhaj. Sehingga para jemaah bebas membeli dan menyiapkan bekal sesuai selera masing-masing. Praktiknya setiap musim haji meski telah mendapat jatah katering, para calhaj membawa bekal dari Indonesia.

“Bentuk efisiensi lain juga bisa dilakukan dengan memangkas jangka waktu tinggal di Arab Saudi,” kata dia.

Jangka waktu tinggal dipangkas menjadi 35 hari dengan menambah kuota penerbangan, yakni di atas 15 kali terbang setiap hari. Komponen biaya seperti hotel dan akomodasi lain juga bisa dilakukan efisiensi. Kemenag pun diminta terus melakukan negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Politisi PDIP ini mengatakan Kemenag bersama Komisi VIII harus berjuang bersama dalam membantu calhaj. Salah satunya dengan menurunkan biaya komponen haji.

“Kemenag harus negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Agar calhaj tidak menunggu antre terbang terlalu lama,” katanya.

Sebab kondisi itu akan berdampak pembengkakan biaya perjalanan haji. Yang terpenting, dia mengatakan dari anggaran yang diajukan Kemenag hampir Rp20 triliun, harus dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp5 triliun. Sehingga anggaran Kemenag cukup dengan Rp15 triliun saja. Komisi VIII berharap Kemenag bisa menentukan biaya yang tepat dan tidak memberatkan calhaj.

Kepala Kantor Kemenag Karanganyar Wiharso mengatakan sejauh ini wacana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang tengah digulirkan pemerintah tak mempengaruhi tingkat pendaftaran haji di Kabupaten Karanganyar.

Animo umat muslim di Karanganyar untuk menunaikan ibadah haji masih tinggi. Kantor Kemenag Karanganyar mencatat rerata 70-100 orang mendaftar ibadah haji setiap bulan.

“Sejauh ini tidak ada pengaruhnya dengan rencana kenaikan biaya haji itu. Pendaftaran masih sama,” katanya.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Wiharso meminta umat muslim tidak resah terkait rencana kenaikan biaya haji. Penentuan biaya haji tersebut masih dibahas di tataran pusat. Belum ada keputusan final mengenai nominal biaya perjalanan ibadah haji tersebut. Menurutnya pemerintah dalam menetapkan biaya haji disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Biaya ibadah umrah 9 hingga 12 hari saja, lanjut dia, mencapai Rp35 juta-Rp40 juta per orang. Sementara ibadah haji membutuhkan waktu 40 hari sehingga dinilai wajar jika dilakukan penyesuaian biaya tersebut. Meski demikian keputusan mengenai berapa besaran biaya ibadah haji masih dalam pembahasan.

“Masih dibahas dengan DPR sehingga prosesnya masih lama. Insyaalah tidak terpengaruh dengan masalah biaya,” katanya.