Komisi VIII bentuk tim investigasi

Makkah–Komisi VIII DPR segera membentuk tim investigasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilai kurang sesuai harapan.

Ketua Tim Pemantau Haji Komisi VIII DPR Gondo Randityo Gambiro menilai pelaksanaan haji tahun ini kurang terencana dengan baik, terutama masalah transportasi dan pemondokan.

Promosi Ijazah Tak Laku, Sarjana Setengah Mati Mencari Kerja

“Terkesan seolah-olah PPIH baru pertama kali berperan dalam penyelenggaraan perhajian,” ujarnya di Makkah, Minggu (15/11).

Soal pemondokan, misalnya, lokasinya sebagian besar di Ring II dan terpencar. “Padahal sebetulnya mencari pemondokan di Ring I pun masih mungkin,” ujarnya.

Selain itu, kondisi pemondokan juga menjadi catatan tersendiri. Banyak kamar yang kelebihan penghuni dan rasio penghuni dan kamar mandi tidak seimbang. “Kamar yang mestinya hanya untuk lima orang, dihuni tujuh orang atau lebih,”
ujarnya.

Untuk di Madinah, katanya, relatif baik meski terdapat kekurangan karena beberapa pemondokan di Markaziah masih kesulitan air. Namun kondisi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Madinah sangat tidak layak.

Sementara soal transportasi, Komisi VIII menyoroti ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Departemen Agama, katanya, pernah mengajukan penambahan anggaran Rp 11 miliar agar bisa menyediakan 670 bus untuk mengangkut jamaah.

“Kenyataannya, hanya terealisasi 315 bus dan inipun hanya dioperasikan saat musim puncak haji,” tambahnya.

Anggota Komisi VIII DPR-RI Iskan Qolba Lubis menambahkan, terkait transportasi yang disediakan jamaah selama di Kota Mekkah untuk tahun depan sebaiknya ditiadakan.

“Daripada dianggarkan tetapi tidak sesuai harapan, lebih baik
fasilitas transportasi untuk jamaah selama di Mekkah dihilangkan,” tegasnya.

Nantinya, kata dia, uang transportasi yang sudah dibayarkan jamaah melalui pembayaran ongkos naik haji tersebut dipulangkan kembali bersamaan dengan biaya hidup (living cost).

Mengenai kapan tim investigasi dibentuk, Gondo menyatakan akan menunggu hasil pantauan tim kedua DPR RI yang akan tiba di Makkah 19 November 2009.

Tim ini akan memantau pelaksanaan haji hingga pelaksanaan wukuf di Arafah. “Baru kemudian kita inventarisasi hasil temuan untuk kemudian membentuk tim investigasi itu,” kata dia.

Kepala PPIH Daerah Kerja Mekkah Subakin AM menyatakan tidak keberatan atas pembentukan tim investigasi yang akan dibentuk Komisi VIII DPR-RI. Apalagi pihaknya sudah bekerja keras bersama tim untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Memang kondisi pemondokan di Mekkah tidak sebagaimana di Madinah karena banyak variasinya. Kalau di Madinah rata-rata sudah standar. Apalagi di wilayah Markaziah. Intinya kami mendukung langkah Dewan untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Hal yang sama ditegaskan Wakadaker Bidang Pengawasan Perumahan, Syihabuddin Latief. Ia mengapresiasi kritik DPR dengan akan melakukan pembenahan yang masih mungkin dilakukan menyangkut fasilitas pemondokan.

Menurutnya, tim perumahan PPIH mengontrak rumah pemondokan berdasarkan plafon yang ditetapkan, yaitu 2.500 riyal perjamaah. Konsekuensinya, perumahan yang diperoleh agak jauh dari Masjidil Haram karena pemondokan yang lokasinya dekat Masjidil Haram harga sewa rata-rata di atas 4.100 riyal.

dtc/isw