SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Anggota Komisi IX DPR-RI Rieke Diyah Pitaloka mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Desakan audit tersebut terkait dengan penyelenggaraan rakornis BNP2TKI di Dubai pada 20 hingga 21 November lalu yang digelar tanpa sepengetahuan Komisi IX DPR sebagai mitra. Komisi IX selanjutnya mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media.
Menurut Rieke, hal itu memperlihatkan orientasi BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah lebih mengarah pada bisnis penempatan daripada perlindungan. Rieke menjelaskan, dalam rakornis di Dubai tersebut terdapat forum Employment Bussiness Meeting (EBM) yang dihadiri agensi penyalur tenaga kerja asing dari Timur Tengah maupun Afrika Utara serta perusahaan penempatan TKI di tanah air. Dalam hal ini, Rieke juga mempertanyakan berapa anggaran ABPN yang digunakan untuk kegiatan tersebut. [MIOL/dev]