Sukoharjo (Solopos.com)–Komisi III DPRD Sukoharjo menyoroti pengelolaan terminal di Sukoharjo Kota karena dinilai belum optimal. Banyaknya bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang tidak bersedia masuk terminal dikhawatirkan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Sriyanto, menyatakan mendapat informasi banyak bus AKAP tidak bersedia masuk ke terminal dan justru menaik-turunkan penumpang di sejumlah titik. Selain memengaruhi potensi PAD Pemkab, jika dibiarkan hal itu akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas di ruas jalan-ruas jalan tempat bus berhenti dan ngetem.
“Terminal kan sudah disediakan, kenapa tak dimanfaatkan? Mungkin saja itu menguntungan (pengusaha bus), tapi justru masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya ditemui Espos di ruang Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sukoharjo, Sabtu (28/5) siang.
Dimintai konfirmasi secara terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Sukoharjo, Eko Wahyudi, tidak menampik adanya sebagian kecil bus AKAP yang menolak masuk ke terminal. Selain tak ada agen, mereka sering beralasan hal itu memang tidak wajib.
(try)