SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Komisi III DPR meminta Kapolri Timur Pradopo memberikan sanksi tegas terhadap anak buahnya yang menembak warga dalam bentrokan di Bima, NTB. Kapolri diminta menindak tegas anggotanya bila melanggar prosedur. Seharusnya, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, Senin (26/12), tidak perlu terjadi bentrok berdarah di Bima dimana masalah utamanya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Saat ini, Tjatur berharap ada jalan musyawarah untuk meredam situasi di Bima agar konflik serupa tak terus terjadi di Indonesia.
Sementara itu, bentrok antara aparat dan warga terus terjadi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai pencegahan bentrok aparat dan warga harus dimulai dari sumber masalah. Menurutnya, Senin (26/12), bentrok warga dan aparat belakangan ini terjadi karena demonstrasi warga yang memprotes izin eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA). Dengan demikian, Tjatur menilai masalah utama dari kebanyakan insiden yang terjadi adalah kurang bijaksananya kepala daerah, dalam hal ini Bupati, dalam memberikan izin pengolahan SDA kepada perusahaan.
Tjatur menegaskan dalam memberikan izin pengolahan SDA, termasuk izin tambang, seharusnya Bupati memperhatikan kepentingan rakyat. Karena bagaimanapun, SDA adalah milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat. [dtc/rda]