SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta [SPFM], Komisi II DPR berencana meminta keterangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, terkait tender proyek e-KTP senilai Rp5,8 triliun. Mereka juga akan membahas mengenai masalah nomor induk kependudukan (NIK). Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, hari ini (17/9), mengungkapkan persoalan tender proyek e-KTP juga akan dipertanyakan dalam rapat mendatang.

Menurut Malik, persoalan NIK menjadi penting dibahas karena masih banyak ditemukan NIK ganda. Selain itu, proyek e-KTP belum bisa berjalan jika masih ada permasalahan tersebut. [dtc/lia]

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya