Komisi I DPR Tuntut Komitmen Pemerintah Ratakan Jaringan 4G

Komisi I DPR meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait kapan seluruh desa mendapatkan sinyal 4G. 

 Salah seorang pekerja sedang melakukan pengecekan kondisi "Base Transceiver Station" (BTS) 4G di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. (ANTARA/HO-XL)

SOLOPOS.COM - Salah seorang pekerja sedang melakukan pengecekan kondisi "Base Transceiver Station" (BTS) 4G di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. (ANTARA/HO-XL)

Solopos.com, JAKARTA–Komisi I DPR meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait kapan seluruh desa mendapatkan sinyal 4G. Anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah menilai ketersediaan jaringan 4G tersebut sudah seharusnya jadi hak primer masyarakat.

Mereka berhak mendapatkan kualitas jaringan yang baik dalam hal komunikasi dan informasi serta untuk mendukung transformasi digital. “Dengan tren anggaran seperti ini kira-kira akan tercapai kapan itu desa seluruhnya bisa 4G? Ini sudah jadi hak primer masyarakat kita,” kata Rizki dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (22/9/2022).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Menurutnya, pemerintah seakan-akan tidak menganggap hal ini sebagai suatu yang mendesak. Kenyataan sebenarnya juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi.

Baca Juga OTT Mahkamah Agung, KPK Dikabarkan Tangkap Hakim

Sebagaimana diketahui, pada 2021, Presiden Jokowi telah meminta Kemenkominfo untuk melakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. “Akselerasi transformasi digital ini diharapkan punya dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, sesuai dengan surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kebutuhan anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.551.453.740. Padahal, tambah Rizki, dalam rangka percepatan transformasi digital nasional, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang optimal untuk menyelesaikan target-target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia dari sektor hulu hingga ke hilir.

Baca Juga Hakim Agung MA Kena OTT, Wakil Ketua KPK Sedih

Menkominfo menyatakan seluruh pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet di Indonesia. “Tidak bisa kita lakukan serempak dalam satu tarikan nafas, tetapi harus dijadwalkan karena ini dibangun dalam satu wilayah archipelago state, negara kepulauan yang sangat besar dan luas,” ucap Johnny.

Lebih lanjut dia memerinci, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di sekitar 9.113 titik lokasi wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Adapun penyediaan akses internet di lapisan last-mile hingga saat ini, imbuh Menkominfo, sudah membangun sebanyak 4.161 BTS yang sudah on air, dan sisanya sedang terus dikerjakan agar dapat diselesaikan di akhir Kabinet tahun 2024.

Sementara itu dia juga menyebut pihaknya masih kekurangan 48 persen dari total kebutuhan anggaran Kemenkominfo untuk 2023, atau sekitar Rp20,838 triliun. Pasalnya, pagu anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 sebesar Rp19,70 triliun, tetapi kebutuhan anggaran kementerian tersebut sebesar Rp40,551 triliun.

Baca Juga Ketersediaan Jaringan 4G Indonesia Tinggi, Tapi Lemot

Secara lebih terperinci, Johnny menyebut kebutuhan anggaran dipakai untuk pembiayaan beberapa program. Salah satunya adalah target pembangunan 2.054 BTS baru di wilayah 3T dan pemeliharaan 7.012 BTS yang sudah ada.

Saat ini, menurutnya anggaran sebesar Rp3,823 triliun baru cukup untuk menutup 332 BTS baru dan pemeliharaan 6.432 BTS yang sudah ada, sehingga dibutuhkan tambahan Rp6,529 triliun. Selain itu ada dana untuk sosialisasi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang kemarin baru saja disahkan yakni sebesar Rp20 miliar.

Anggaran kementerian juga digunakan untuk peningkatan keamanan siber internal Kemenkominfo yang butuh anggaran sebesar Rp34,5 miliar. Usulan tambahan, anggaran Kemenkominfo juga digunakan untuk pembangunan akses internet sebanyak 68.000 titik baru. Namun saat ini dengan tersedia Rp2,529 triliun, baru bisa untuk membangun 9.755 titik baru akses internet.

Baca Juga PNS Muda di Balik Meratanya 4G di Tanah Air

Kebutuhan untuk membangun infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara juga belum termasuk dalam pagu anggaran. Anggaran Kemenkominfo juga digunakan untuk proyek Satria 2, Pusat Data Nasional, Proyek Hot Backup Satellite, literasi digital, digital talent scholarship, dan diseminasi informasi prioritas nasional.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Jaringan 4G Belum Merata, Komisi I DPR Tuntut Komitmen Pemerintah

 

 

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Saksi Kunci Kasus Ferdy Sambo, AKBP Arif Rahman Arifin Sakit

      Arif Rahman hadir langsung di persidangan di Gedung TNCC Divisi Propam Polri namun tidak mengikuti sidang sampai dengan selesai karena alasan kesehatan belum stabil.

      Pengirim Paket Meledak di Aspol Sukoharjo Berstatus Saksi

      Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pria yang berinisial S itu sempat diamankan beberapa saat setelah ada ledakan di Aspol tersebut.

      Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

      Lukas Enembe menderita sejumlah riwayat penyakit sehingga harus menjalani pengobatan di Singapura, termasuk empat kali serangan stroke.

      Pengacara: Gubernur Papua Lukas Enembe Susah Berbicara

      Menurut Roy Rening, sakit Gubernur Papua Lukas Enembe serius sehingga susah berbicara.

      Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Polisi: Paket Dikirim Maret 2021

      Pria Indramayu berinisial S, pengirim paket yang meledak di asrama Brimob Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (25/9/2022) petang itu mengirimkan paket ke Jawa Tengah pada Maret 2021.

      Presiden Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

      Presiden Jokowi meminta Gubernur Lukas Enembe untuk patuh memenuhi panggilan penegak hukum KPK.

      Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Kuasa Hukum: Sakit, Tidak Melawan Negara

      Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022), karena sakit.

      Gubernur Papua Lukas Enembe Kembali Mangkir Panggilan KPK

      Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022) karena sakit.

      Ketua MUI: Pernikahan Beda Agama Tidak Sah dan Haram

      MUI Pusat menyatakan bahwa ulama dan organisasi Islam di Indonesia sepakat bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah tidak sah dan haram.

      Menilik Kualitas Hidup Warga Finlandia yang Disebut Paling Berbahagia di Dunia

      Finlandia dinobatkan sebagai negara dengan kualitas hidup terbaik. Negara Seribu Danau ini diberi skor 99,06 dari 100 dan dianggap memiliki kualitas hidup tertinggi secara global.

      BMKG Catat 345 Kali Gempa Bumi di Bengkulu Mulai dari M 6,5 sampai M 2,0

      Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Bengkulu mencatat 345 kali gempa bumi di wilayah Bengkulu selama periode Januari hingga September 2022.

      Langkah Awal Kolaborasi, UNS Teken Kerja Sama dengan Universitas Pakuan

      Setelah ini akan ada kerja sama-kerja sama yang dijalin oleh prodi di UNS dengan prodi-prodi yang ada Universitas Pakuan.

      Bantuan untuk Korban Bencana di Pakistan Masih Dibuka hingga 3 Oktober

      Pemerintah masih menerima bantuan dari organisasi masyarakat untuk warga Pakistan terdampak bencana alam hingga pekan depan, tepatnya 3 Oktober 2022.

      Kemenag: Pembimbing Ibadah Haji Harus Besertifikat

      UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberi mandat Kementerian Agama untuk membina, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi petugas dan pembimbing ibadah haji.

      Curahan Hati Dedi Mulyadi Jelang Sidang Cerai: Demi Kamu, Aku akan Bertahan

      Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menyampaikan pesan menyayat hati menjelang sidang gugatan perceraian dengan istrinya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.