Komisi A DPRD Wonogiri pantau lima hari kerja lewat camat

Wonogiri (Solopos.com)—Komisi A DPRD Wonogiri meminta 25 camat di Kabupaten Wonogiri secara intensif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan uji coba lima hari kerja dalam sepekan yang sudah berjalan sejak 1 Maret 2011 lalu.

Fokus pemantauan terutama pada efektif atau tidaknya uji coba itu berkaitan dengan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Wonogiri, Sutarno SR, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, akhir pekan lalu.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Sutarno mengatakan dari pemantauan itu, sekaligus Komisi A ingin mengetahui gagasan para camat berkaitan dengan pelaksanaan uji coba lima hari kerja di wilayah masing-masing. “Saya sudah sampaikan mengenai permintaan ini ke 25 camat yang hadir dalam rapat dengar pendapat atau hearing, Jumat (11/3/2011), sekaligus saya berikan pula nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menyampaikan laporan atau konsultasi berkaitan dengan pelaksanaan uji coba lima hari kerja,” jelas Sutarno.

Lebih jauh, Sutarno mengatakan karena baru dua pekan berjalan, pelaksanaan uji coba lima hari kerja itu mungkin belum begitu terlihat dampaknya bagi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kendati demikian, dia berharap para camat bisa melakukan pengamatan intensif dan membuat laporan mengenai hasil evaluasinya kepada Komisi A.

Sutarno sendiri menilai berdasarkan pengamatan sementara pelaksanaan lima hari kerja di unit-unit kerja Pemkab Wonogiri selama dua pekan terakhir masih kurang efektif. Kondisi di lapangan, kebanyakan masyarakat lebih suka memanfaatkan waktu pagi hari untuk mendapatkan layanan di kantor pemerintah sehingga waktu setelah pukul 13.00 WIB menjadi tidak efektif.

Camat Paranggupito, Sariman mengakui pelaksanaan uji coba lima hari kerja pada awalnya cukup menyulitkan. “Kebanyakan warga masyarakat tidak peduli. Kecuali hari Minggu, mereka tahunya kantor buka, sehingga meski seharusnya libur, hari Sabtu kami tetap buka layanan,” ujar dia, saat dihubungi Espos, Minggu (13/3/2011).

Sedangkan pada hari Senin-Kamis, meski pelayanan dibuka sampai pukul 15.15 WIB, Sariman mengatakan pelayanan hanya efektif pada pagi hingga pukul 13.00 WIB. Setelah itu, hampir tidak ada masyarakat yang membutuhkan layanan. “Saya sudah instruksikan ke Kasi-Kasi agar mencatat setiap ada warga yang meminta layanan setelah pukul 13.00 WIB, sebagai bahan laporan dan evaluasi. Tapi sampai kemarin tidak ada,” ujarnya.

Pelaksanaan uji coba lima hari kerja yang dimulai awal Maret 2011 dan direncanakan berlangsung hingga 29 Februari 2012 mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Uji coba ini sendiri sejak awal memang sudah memantik pro dan kontra. Di kalangan PNS, pendapat mengenai hal ini terpecah. Sementara dari kalangan DPRD, hampir semua fraksi tidak menyetujui dengan alasan sebelumnya sudah pernah ada uji coba lima hari kerja dan ternyata gagal.

(shs)