KOMISARIS BUMN : Kader PDIP dan Pakar Kritis Jadi Komisaris BUMN

Komisaris BUMN sedang mengalami perombakan pekan ini. Beberapa kader PDIP, ekonom, dan pakar menjadi komisaris.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat sorotan terkait pengangkatan kader PDIP ke dalam jajaran komisaris BUMN. Selain kader PDIP, pemerintah juga mengangkat para ekonom dan pakar yang selama ini cukup kritis terhadap pemerintah.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

Presiden Jokowi selaku pemegang saham mayoritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengangkat kader PDIP, Pataniari Siahaan, sebagai komisaris BNI periode 2015-2020. Pengangkatan Pataniari dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan yang digelar hari ini, Selasa (17/3/2015).

Sehari sebelumnya, kader PDIP Cahya Dewi Rembulan juga diangkat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pataniari adalah anggota DPR Periode 2004-2009 PDIP dari daerah pemilihan Lampung 2. Saat itu, dia berada di Komisi III DPR Fraksi PDIP.

Pria kelahiran Balige, 30 Juli 1946 ini tercatat bekerja sebagai konsultan. Saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada 2004, dia menempati nomor urut I Dapil 2 Lampung dengan perolehan suara 32.438.

Alumnus Fakultas Teknik Sipil Universitas Trisakti pada 1966-1982 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil ketua badan legislasi DPR. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau pada 199-2004.

Pada 2014 lalu, dosen hukum Universitas Trisakti ini juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDIP. Dia maju dari Dapil Banten 1 dengan nomor urut 1.

Pataniari dikukuhkan sebagai komisaris BNI bersama dengan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama, Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama, Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen, Jos Luhukay sebagai Komisaris Independen, Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen, Revrisond Basywir sebagai Komisaris, Daniel T Sparingga sebagai Komisaris, dan Ki Agus Badaruddin sebagai Komisaris.

Refly Harun

Sehari sebelumnya, pemerintah juga mengganti tiga anggota komisaris perusahaan pengelola jalan tol milik negara, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menjadi komisaris utama.

Perubahan anggota dewan komisaris emiten berkode saham JSMR itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Refly Harun, seorang ahli hukum tata negara, pernah menjadi wartawan Media Indonesia. Refly Harun menggantikan Agoes Widjanarko.

Selain Refly Harun, anggota dewan komisaris Jasa Marga yang baru adalah Sigit Widyawan sebagai komisaris independen, Taufik Widjojono dan Hambra. Taufik merupakan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan Hambra merupakan pejabat Kementerian BUMN.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman tidak bersedia menjawab secara rinci mengapa pemerintah memilih pakar hukum sebagai komisaris utama. “Tanyakan saja kepada Bu Rini [Soemarno],” katanya di konferensi pers.

Menurutnya, perusahaan memang kerap menghadapi sejumlah persoalan hukum terutama di mengenai tanah. Seperti diketahui, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Jasa Marga kerap berurusan dengan urusan pembebasan lahan.