KOLOM : Dana Aspirasi dan Modus Itu…
Mulyanto (Dok/JIBI/Solopos)

Kolom kali ini, Senin (29/6/2015), ditulis wartawan Solopos Mulyanto Utomo.

Solopos.com, SOLO — Penampilannya seperti pria-pria terhormat lainnya. Memakai baju lengan panjang, putih bersih, berdasi, baunya tentu wangi parfum bermerek. Cara berjalan dan bicaranya pun diatur sedemikian rupa, terjaga agar tetap terlihat berwibawa.

Ya, dia memang pria penting di negeri ini. Paling tidak di kota ini. Dia adalah salah seorang elite sebuah partai politik yang secara kebetulan bertemu dengan kawan saya saat mengadakan buka puasa bersama beberapa waktu silam.

Bagi teman saya, berjumpa dengan sosok orang penting seperti itu tentu saja membanggakan sekaligus menjadi sebuah peluang. Sebab, pria terhormat seperti itu pasti punya banyak koneksi yang diharapkan bisa ikut memajukan perguruan tinggi yang dia kelola.

Bak gayung bersambut, perbincangan keduanya ternyata sesuai dengan arah yang kehendaki kawan saya. Sang pria perlente tadi kemudian menawarkan diri membantu pembiayaan dengan nilai miliaran rupiah. Kabarnya ada “dana aspirasi” di setiap departemen yang bisa dikucurkan. “Yang penting segera saja bikin proposal, nanti saya yang usahakan dananya dari ‘pusat’,” kata pria yang terhormat tadi.

Singkat cerita, proposal pengembangan perguruan tinggi yang dikelola kawan saya telah dibuat. Berombongan dengan pimpinan lainnya mereka sowan ke lelaki yang memang berkantor di gedung perwakilan rakyat itu. Harapan seolah segera berubah menjadi sebuah kenyataan.

Uang sekian miliar rupiah sudah terbayang di depan pelupuk mata mereka, apalagi dana itu katanya adalah dana hibah. Dana yang akan diberikan tanpa harus mengembalikan. “Yang penting pertanggungjawabannya saja harus jelas,” kata elite partai yang bertemu dengan kawan saya itu.

Perbincangan soal rencana penggunaan dana yang akan dikucurkan dari ‘pusat’ itu pun menghangat. Kawan saya menguraikan segala macam rancangannya yang akan menggunakan dana itu untuk membangun laboratorium komputer dengan segala peranti multimedia lengkap.

Sekian puluh menit dialog berlangsung. Dana hibah Rp4,5 miliar katanya sudah disediakan. Sampai kemudian perbincangan mendadak berubah menjadi kaku, serba kagok. Apa yang terjadi? Ternyata di akhir pembicaraan, pria terhormat itu menyampaikan syarat terakhir agar dana itu bisa mengucur.

“Kami [bukan saya] tentu saja meminta fee dari dana yang akan dikucurkan ini, besarnya cukup 40%. Akan tetapi laporan surat pertanggungjawabannya [Spa] nanti tetap harus 100% lo ya. Bagaimana, sanggup?” tanya sang pria terhormat masih dengan gaya bahasa yang terjaga, berwibawa.

Dalam hitungan sekian detik kawan saya beserta kawan-kawannya, pimpinan sebuah perguruan tinggi swasta itu pun saling pandang. Mereka tidak lagi semringah membayangkan bakal mendapat dana hibah miliaran rupiah.

Yang tersisa hanya kekecewaan. Mana mungkin merekayasa laporan pertanggungjawaban dana yang jumlahnya miliaran rupiah secara fiktif padahal 40% dananya ditilap “perampok berdasi” tadi. “Mohon maaf kami tidak berani membuat laporan fiktif , lebih baik kami batalkan saja,” kata teman saya mengakhiri pertemuan dengan pria terhormat yang ternyata tak lebih dari seorang calo.

Cerita seperti itu ternyata bukan satu-satunya modus elite partai mencari dana siluman. Kawan saya yang lain, seorang pengurus masjid, bahkan terang-terangan menulis di laman akun Facebooknya mengenai pengalaman yang mirip: “Dulu pernah masjid  ditawari bantuan dari anggota DPR dengan catatan 30% untuk fee-nya. Tapi SPj-nya 100%. [Kebetulan gak mau ambil]. Lha nggak tahu kl skrg....modusnya gmn?”. [Baca: Gerogoti Uang Negara]



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom