KOLOM : Akil Mochtar dan Nikita Mirzani

Suwarmin
suwarmin@solopos.co.id
Wartawan Solopos

Mungkin saya agak gegabah menyandingkan dua nama ini, Akil Mochtar dan Nikita Mirzani. Dulu, mungkin saya akan dimarahi Akil Mochtar jika menyandingkan namanya dengan perempuan yang satu ini.

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Akil adalah politisi senior Partai Golkar, mantan anggota DPR yang terhormat, seorang pakar hukum dan guru besar ilmu hukum, juga seorang ketua lembaga tinggi negara yang sangat berkuasa, Mahkamah Konstitusi (MK).

MK adalah lembaga yang bukan main kekuasaannya. Tugas MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Wewenang MK nyaris tanpa pengawasan, dan hanya Tuhan yang mengawasi gerak-geriknya. Nikita Mirzani adalah perempuan cantik dan bintang film, tetapi namanya lebih ramai di infotainment daripada di film-film. Seperti Akil, wajahnya wira-wiri di televisi. Jika Akil diwawancarai terkait keputusan yang dibuat MK, Nikita diwawancarai karena kasus kekerasan dengan orang lain, gosip, atau berita lain penghangat layar televisi.

Tetapi, kini, mungkin saya akan diajak berantem oleh Nikita ketika menyandingkan namanya dengan Akil. Kini, Akil adalah adalah mantan Ketua MK dan seorang pesakitan. Nama Akil Mochtar runtuh seketika ketika pada Rabu (2/10) pukul 22.00 WIB, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Bersama dengan penangkapan Akil, KPK juga menyita uang yang diduga sebagai uang suap senilai Rp3 miliar. Tidak cukup di situ, KPK ternyata juga menemukan lintingan ganja dan pil ineks. Hujatan bertubi-tubi mendatangi Akil.

MK sebagai lembaga yang dipimpin Akil pun ikut dihujat. Gara-gara Akil pula, publik seperti diingatkan betapa moral pejabat peradilan di Indonesia dipertanyakan. Dan, Nikita kini tetaplah Nikita yang dulu. Tetap cantik dan pintar mengundang sensasi.

Belum lama ini dia mengunggah foto-fotonya yang nyaris telanjang di BlackBery Messenger (BBM). Foto itu kemudian ramai di Internet, lalu bertebaran di hampir semua media, baik cetak maupun elektronik.

Orang pun ramai menghujat Nikita Mirzani. Kabarnya, foto nyaris tanpa busana yang diambil di sebuah pantai di Bali itu akan dimuat di majalah khusus laki-laki dewasa asal Amerika Serikat, Playboy. Tetapi, di antara hujatan untuk Nikita, toh masih ada yang memujinya. Setidaknya memuji kemolekan tubuhnya.

Representasi Negara

Memang nyata benar bedanya antara hujatan untuk Akil dan hujatan untuk Nikita. Nikita Mirzani adalah Nikita seorang diri. Dia mungkin salah, mungkin pula bukan orang yang sopan, pernah dipenjara, pernah terlibat masalah dengan beberapa orang. Tetapi, dia membawa dirinya sendiri.

Baik-buruknya, hanya dia, dan mungkin keluarganya, yang ikut menanggung. Salah-benar, baik-buruk, adalah urusan Nikita Mirzani dengan masyarakat, dan dengan Tuhan, kelak. Nikita tak pernah digaji oleh negara. Semau-mau dia sendiri mau ke mana membawa diri, toh dia sendiri yang akan menanggung.

Sementara Akil adalah representasi negara, yang menjadi kepanjangan tangan negara, yang meminjam kekuasaan negara untuk menangani permasalahan negara terkait masalah hukum. Dia meminjam kehormatan negara, mendapat fasilitas dan gaji dari negara.

Ketika kemudian Akil ditangkap KPK karena dugaan menerima suap, bukan hanya negara yang dilecehkan, namun masyarakat juga seolah dikencingi. Ketika Akil ditangkap, begitu panjang rentetan kasus yang mengiringi.

Para pengamat hukum menyebut penangkapan ketua MK adalah peristiwa luar biasa, sebuah gempa politik, sebuah tsunami hukum, dan sebagainya. Orang kini tak lagi percaya, bukan saja kepada Akil Mochtar, namun juga kepada MK dan seluruh hakimnya. Sayang sekali, karena belum tentu semua hakim di MK kotor.

Penangkapan Akil Mochtar bisa berakibat panjang. Para calon bupati atau calon gubernur yang dinyatakan kalah dalam sidang di MK yang dipimpin Akil bisa saja mengajukan peninjauan kembali. Demi keadilan, adalah wajar jika semua kasus yang ditangani Akil dibuka kembali.

Para bupati atau gubernur yang kini berkuasa setelah kasus pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh MK, kini bisa tidak nyenyak tidurnya. ”Tsunami hukum” ini bisa mengalir ke mana saja.

Gara-gara kasus Akil, orang mulai mempermasalahkan keterwakilan hakim MK dari usulan DPR atau politikus. Selama ini politikus dikaitkan dengan praktik korupsi dan sebagainya. Peristiwa yang dialami Akil juga bisa mengubah peta peradilan Indonesia. Wewenang nyaris tanpa batas MK ternyata mempunyai risiko sangat besar.

Lepas dari semua itu, mungkin Akil Mochtar memang tengah apes. Konon, keapesan seseorang dirangkai dari tindakannya sendiri. Keadilan memang selalu mempunyai mata dan jalannya sendiri. Tiga tahun lalu, nama Akil sempat dikaitkan dengan suap calon bupati Simalungun, Sumatra Utara.

Namun, saat itu dia bisa terhindar dari pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi, OTT KPK Rabu malam lalu, nyaris tidak mungkin dihindari Akil. Kecuali kelak ada bukti bahwa ternyata Akil dijebak dan sebagainya, bahwa ternyata KPK dimanfaatkan sekelompok orang untuk tujuan tertentu dan sebagainya.

Namun skenario seperti itu, sangat kecil kemungkinannya. Pasti di luar sana masih banyak orang-orang seperti Akil yang meminjam kekuasaan negara untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang mendapat seragam dari negara, yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara, namun setiap hari mengambil uang secara ilegal dari orang-orang, baik di jalan-jalan atau di kantor-kantor.

Dan dibandingkan orang-orang seperti itu, saya tetap lebih respek kepada Nikita Mirzani, yang tak pernah mengambil uang orang lain dengan meminjam kekuasaan dari negaranya.