Solopos.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih menolak penetapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan memiliki rekam jejak bermasalah.
“Karena hal ini bukti minimnya komitmen capim tersebut akan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas,” ujar Yati Andriyani, salah seorang perwakilan koalisi, pada Kamis (29/8/2019).
Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan
Dalam pernyataan resminya, koalisi juga menolak penetapan capim KPK dengan rekam jejak bermasalah dan diduga melakukan pelanggaran etika di tempat kerja. “Hal ini menunjukkan kualitas etika seseorang dan penghargaannya akan nilai integritas,” katanya.
Saat ini, pansel KPK baru saja menyelesaikan tahap wawancara dan uji publik terhadap 20 capim KPK yang berlangsung pada 27—29 Agustus 2019. Sebelumnya, para calon telah mengikuti tes kesehatan pada Senin lalu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
