Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan PKB boleh bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Partai Golkar, PAN, dan PPP, selama tidak mengajukan syarat apapun.
“(PKB boleh) Bergabung, tidak langsung meminta syarat yang macam-macam. Bergabung dulu, kami (Golkar, PAN, PPP) saja bergabung untuk maju, bukan untuk menentukan apapun,” kata Dave di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut putra mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono itu, pada dasarnya koalisi yang dibentuk tiga parpol tersebut sifatnya cair dan terbuka jika memang ada parpol lain ingin ikut bergabung.
“Belum ada tawaran apa pun (dari PKB), secara pada dasarnya politik itu cair, bisa dikomunikasikan; tetapi, walaupun bergabung tidak langsung meminta syarat yang macam-macam, bergabung dulu,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Baca Juga: Ini Respons AHY soal Koalisi Indonesia Bersatu Golkar, PAN dan PPP
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu tidak membatasi secara eksklusif jumlah partai yang akan bergabung.
“Kami juga terbuka. Karena apa? Karena posisi kami juga tidak membatasi secara eksklusif; tapi ya (PKB) masuk dulu, baru kami njagong (ngobrol) atau ngopi-ngopi soal Pilpres, soal capresnya siapa, cawapresnya siapa,” kata Arwani.
Terkait penentuan kandidat capres dan cawapres yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu, Arwani mengatakan hal itu harus dilihat dari berbagai macam aspek, seperti karakter, kualitas elektabilitas, dan harus dikaji oleh tim dari Koalisi.
Baca Juga: Koalisi Golkar, PAN & PPP untuk Anies & Ganjar? Zulhas: Kenapa Tidak
“Saat ini (Koalisi Indonesia Bersatu) belum mengagendakan capres, cawapres; apakah dari internal KIB atau luar. Tunggu episode selanjutnya,” ujarnya.
Arwani Thomafi menyebutkan tiga alasan PPP memulai kerja sama politik dengan sebutan Koalisi Indonesia Bersatu.
“Pilpres ada syarat ketentuan 20 persen, oleh karena itu cepat atau lambat seperti PAN dan PPP mau nggak mau harus membangun koalisi,” kata dia seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Baca Juga: Pengamat: Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Tinggal Tentukan Capres-Cawapres
Alasan ambang batas 20 persen tersebut, kata dia, menjadi hal pertama yang mengharuskan PPP membangun koalisi untuk Pemilu Presiden 2024.
Kemudian yang kedua, menurut dia, PPP membangun kerja sama politik menuju koalisi karena melihat bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum penting dan strategis untuk mempertegas komitmen partai-partai menjadikan ajang kontestasi pada 2024 sebagai menguatkan persatuan nasional.
“Kita menutup celah terbukanya perpecahan di antara anak bangsa, kita ingin pada 2024 menjadi perwajahan pemilu di era digital sekarang ini menjadi pemilu yang luar biasa nyaman, pemilu yang benar-benar menggambarkan sebagai pesta rakyat,” ucapnya
Baca Juga: Berkoalisi dengan Golkar dan PPP, Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator
Selanjutnya yang ketiga, kata dia, adalah keinginan partai politik yang dipimpinnya untuk lebih punya strategi pemenangan yang siap secara lebih awal.
“Oleh karena itu, setidaknya bagi kami tiga hal itu yang mendorong untuk membentuk satu kerja sama politik yang mengarah pada koalisi pengusungan capres dan cawapres pada tahun ini,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
