KMP VS KIH : Koalisi Tinggal Jadi "Tempat Ngopi", PKS Tak Tergoda ke Kabinet

KMP vs KIH sudah cair. Meski demikian, PKS tak tergoda ke kabinet mengikuti jejak PAN dan Golkar.

Solopos.com, JAKARTA — Hasil Musyawarah Ke-4 Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar pada 21-22 Mei 2016 di Jakarta memutuskan sikap PKS untuk tetap berada di luar pemerintahan. Keputusan tersebut mempertegas sikap PKS di tengah perkembangan perpolitikan dan koalisi-koalisi yang ada.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Karena sebagian kemudian menyebutkan dengan bertemunya Presiden PKS Sohibul Iman dengan Preside Jokowi [Desember 2015] seolah-olah PKS sudah tidak berada di Koalisi Merah Putih [KMP], seolah-olah sudah masuk ke pemerintah. Padahal kan sudah ditegaskan di depan Pak Jokowi sekalipun, bahwa PKS berada di luar pemerintah,” ujar anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, saat dihubungi Bisnis/JIBI Senin (23/5/2016).

Pernyataan ini terkait sikap politik Partai Golkar dan PAN yang memutuskan untuk keluar dari KMP dan memilih bergabung di pemerintahan. Saat ini, dalam KMP, masih tersisa dua partai yakni PKS dan Partai Gerindra yang tetap setia berada di luar pemerintahan.

“Yang utama sebenarnya adalah kami tidak masuk ke kabinet, kami tetap di luar kabinet. Harus diingat juga sekarang ini sesungguhnya sudah tidak ada lagi KMP maupun KIH dengan masuknya PAN di pemerintahan. Kan sudah disepakati enggak ada lagi KIH, melainkan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah [KP3]. Jadi, sebetulnya pengelompokan KMP-KIH itu sudah semakin sangat cair,” ujarnya.

Cairnya koalisi-koalisi tersebut, tambah Hidayat, terbukti dalam pilkada 2015 di mana pada sejumlah daerah PKS berkoalisi dengan partai pengusung pemerintah, PDIP. Meski berada di luar pemerintahan, namun berdasarkan penuturan Hidayat, Partainya akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Baca juga: Ical Cs Keluar, KMP Jadi Ajang Reuni dan Ngopi-Ngopi.

“Dan akan mengkritisi pemerintah kalau tidak sesuai yang dijanjikan waktu kampanye, maupun tidak pro rakyat,” ujarnya. “Yang paling utama adalah posisi bukan sekedar di dalam maupun di luar tapi masing-masing melaksanakan fungsinya. Di dalam pemerintahan ya menjalankan janji ketika kampanye, yang di luar mengkritisi agar itu anggaran program sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai UU,” tambahnya.