KMP VS KIH : Isu Penjegalan RAPBN 2016 oleh KMP, Pemerintah Diminta Tenang

KMP vs KIH kembali menyeruak saat pembahasan RAPBN 2016 menjadi APBN.

Solopos.com, JAKARTA — Petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah tenang dalam menghadapi isu penjegalan pembahasan RAPBN 2016 yang diembuskan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengatakan PAN masih tetap berkomitmen mendukung pemerintah. PAN diketahui sudah mengalihkan dukungan ke pemerintah setelah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami akan dukung penuh pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2016. Jadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semua akan berjalan lancar,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (22/10/2015).

Seperti diketahui, pernyataan Yandri itu muncul setelah petinggi KMP ditambah dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan yang membahas tentang RAPBN menjelang pengesahan RAPBN 2016.
Setelah pertemuan, Ketua Pelaksana Harian KMP Idrus Marham menyatakan pihaknya sepakat menunda pengesahan RAPBN 2016 dari jadwal sebelumnya 22 Oktober menjadi 30 Oktober 2015.

Yandri memastikan, rencana penundaan yang diungkap petinggi KMP bukan merupakan upaya penjegalan. Dalam RAPBN 2016 memang masih ada sedikit masalah, terutama tentang sumber pendapatan negara yang antara lain mengandalkan pengampunan pajak.

Tapi dalam konteks pengampunan pajak atau tax amnesty, tutur Yandri, belum ada undang-undang yang mengatur hal itu. “Kemarin sudah diusulkan, tapi Presiden meminta agar pembahasannya ditunda,” kata Yandri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PAN di DPR.

Jadi, jelas Yandri, RAPBN 2016 harus diubah tanpa memasukkan pendapatan yang bersumber dari pengampunan pajak. “Jangan sampai saat disahkan, APBN 2016 justru tersandera oleh pendapatan yang belum pasti,” katanya.

Saat ini, paparnya, seluruh fraksi, komisi, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sedang bekerja untuk menyisir belanja kementerian dan lembaga yang masih bisa ditunda atau dibatalkan. “Kami yakin penyisiran itu akan tuntas tepat pada waktunya.”

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Nasdem Johnny G. Plate meminta kepada anggota dewan yang berafiliasi dengan KMP agar tidak lagi menyandera pengesahan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016. “Harus ada sinergi untuk pembangunan dan mengutamakan kepentingan negara,” katanya.

Johnny memastikan, Badan Anggaran DPR saat ini masih membahas tentang RAPBN 2016. “Tapi, kita lihat saja apa hasilnya. Mudah-mudahan, APBN 2016 benar-benar menghasilkan program yang prorakyat.”

Menanggapi tudingan itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah jika dianggap menjadi bagian pengganjal dalam pembahasan RAPBN 2016. “Kami tidak mengganjal pembahasan itu. KMP hanya akan mengoreksi apa yang dianggap belum sesuai,” katanya.