KMP VS KIH : Isu Penjegalan RAPBN 2016, Demokrat: Kami Nonblok

KMP vs KIH kembali menyeruak saat pembahasan RAPBN 2016 menjadi APBN.

Solopos.com, JAKARTA — Pertemuan petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membahas tentang RAPBN menjelang pengesahan RAPBN 2016 diikuti munculnya isu penjegalan RAPBN 2016. Namun, Demokrat membantah merapat ke KMP.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan bahwa partainya tidak akan membela KMP atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH)—pendukung pemerintah—dalam pengesahan RAPBN 2016. “Kami akan ambil keputusan sendiri yang dinilai prorakyat. Kami nonblok,” katanya.

Pernyataan Ruhut itu sejalan dengan perintah SBY yang meminta kadernya untuk serius mengawal proses pembahasan RAPBN 2016. Menurut SBY yang pernah menjabat sebagai Presiden RI ke-6, pengawalan itu harus dilakukan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ekonomi.

Seperti diketahui, setelah putusan MA yang membatalkan dua SK Menkumham yang melegitimasi kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuziy, 61 kursi Partai Demokrat di DPR masih bakal menjadi penentu jika isu penjegalan dari KMP itu terbukti.

Seperti pada pengesahan RAPBN periode sebelumnya, suara Partai Demokrat bisa saja dialihkan kepada KMP atau KIH. Saat ini, KMP yang terdiri dari Fraksi Partai Gerindra, PKS, PPP kubu Djan Faridz, dan Partai Golkar kubu Aburial Bakrie (Ical) mendulang 243 kursi. Adapun KIH yang dimotori oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PAN mendulang 256 kursi.