KMP VS KIH : Isu Penjegalan APBN 2016, Pemerintah Isyaratkan Berkompromi

KMP vs KIH kembali memanas di tengah isu penjegalan APBN 2016.

Solopos.com, OGAN KOMERING ILIR — Pemerintah memberi sinyal akan menempuh sejumlah kompromi terkait pembahasan RAPBN 2016. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (29/10/2015).

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

“Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakini lah, apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle untuk menyejahterakan rakyat,” kata Pramono setelah menunaikan salat zuhur di masjid depan Kompleks Rumah Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).

Ia yakin tidak akan ada kebuntuan karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar. Menurut dia, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi di DPR diharapkan bisa diambil jalan keluarnya. “Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah,” ucapnya.

Komunikasi langsung dengan DPR, kata dia, sampai sejauh ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dan dirinya. “Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan,” imbuh Pramono.

Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada sejumlah menteri agar meminimalisasi perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016. Apalagi APBN 2016 merupakan APBN yang akan menjadi APBN pemerintahan Jokowi-JK sehingga diharapkan mampu menerjemahkan harapan dalam Nawacita.

“Arahannya adalah karena APBN kali ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden kan. Dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta untuk Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya,” tutur Pramono.

Presiden, kata Pramono, tidak akan menghubungi partai-partai politik tersebut secara langsung, melainkan melalui menteri-menterinya. Isu penjegalan APBN 2016 oleh Koalisi Merah Putih (KMP) ini sudah muncul sejak beberapa waktu lalu.

Belum lama ini, terjadi pertemuan petinggi KMP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membahas tentang RAPBN menjelang pengesahan RAPBN 2016 diikuti munculnya isu penjegalan RAPBN 2016. Namun, Demokrat membantah merapat ke KMP.

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan bahwa partainya tidak akan membela KMP atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH)—pendukung pemerintah—dalam pengesahan RAPBN 2016. “Kami akan ambil keputusan sendiri yang dinilai prorakyat. Kami nonblok,” katanya.

Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah soal dana alokasi khusus (DAK). Seperti diberitakan sebelumnya, secara tidak terduga, dalam babak akhir pembahasan RAPBN 2016 di tingkat panja, anggota dewan direncanakan mendapat ruang pengusulan DAK tahun depan. Ruang itu termaktub dalam tambahan penjelasan pasal 12 ayat 2 dan 3.

Salah satu tambahan penjelasan itu yakni masuknya DAK yang diusulkan sesuai dengan prioritas DPR dalam DAK regular. Daerah penerima DAK yang diusulkan dengan prioritas DPR, beserta alokasinya diusulkan dan disampaikan oleh DPR kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai bagian dari DAK tahun anggaran 2016..

Dalam postur sementara, Dana Transfer Khusus (DTK) dialokasikan Rp208,91 trilun atau turun dari pagu awal Rp215,26 triliun. Penurunan Rp6,34 triliun dalam pagu DTK tersebut disebabkan oleh penurunan DAK Fisik dari Rp91,78 triliun menjadi Rp85,44 triliun. Sementara DAK Non Fisik tetap mendapat pagu Rp123,48 triliun. Dalam RAPBN itu, DAK Fisik terdiri atas DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi.