Solopos.com, JAKARTA — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diminta legowo dan berpikir rasional atas posisi sapu bersih seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) oleh Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung capres Prabowo Subianto.
Politikus Partai Golkar, Firman Subagyo, menuding terbelahnya DPR menjadi dua kubu itu karena tidak adanya saling pengertian antara KMP dan KIH. “Yang rasional saja lah, toh dalam struktur kementerian, KMP tidak menuntut apa-apa,” katanya seperti dilansir situs resmi DPR, Senin (3/11/2014).
Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024
KMP yang digawangi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan PKS, lanjutnya, tidak menuntut apapun dalam struktur Kabinet Kerja Jokowi karena penentuan itu merupakan hak dari presiden. “Nah di DPR, KIH yang semula tidak mendapat bagian sama sekali, meminta tiga, lalu naik menjadi lima, malah akhirnya 16 jabatan pimpinan AKD,” katanya.
Sebagaimana diketahui, KIH yang digalang oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura memang meminta 16 kursi pimpinan AKD. “Namun hingga saat ini, belum disetujui oleh pimpinan fraksi dari KMP,” kata Aria Bima, politikus PDIP.
Atas tidak disetujuinya usulan itu, paparnya, maka seluruh fraksi yang berafiliasi dengan KIH mengajukan protes dengan tidak menghadiri seluruh rapat DPR karena KIH sudah membentuk DPR tandingan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
