Tutup Iklan

Klaten Limpahkan SMA/SMK ke Provinsi

Klaten Limpahkan SMA/SMK ke Provinsi

SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa SMA (Dok/JIBI/Solopos)

Pelimpahan SMA/SMK, Pemkab Klaten sudah melimpahkan pengelolaan SMA/SMK negeri di kabupaten tersebut ke Pemerintah Provinsi Jateng.

Solopos.com, KLATEN — Kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri di wilayah Klaten sudah beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kendati demikian, untuk gaji pegawai SMA/SMK hingga akhir 2016 masih ditangani Pemkab Klaten.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, menjelaskan pelimpahan pengelolaan SMA/SMK itu ditandai penandatanganan serah terima personel, pendanaan, sarana, dan prasarana, serta dokumen (P3D). “Penandatanganan dilakukan pada Senin [26/9] lalu. Untuk yang dialihkan kewenangannya itu semua SMA dan SMK negeri termasuk asetnya,” jelas dia saat ditemui wartawan di Setda Klaten, Selasa (4/10/2016).

Jaka mengatakan meski sudah dialihkan pada akhir September lalu, pelaksanaan pengalihan tersebut secara penuh dilakukan pada 2017. Hingga akhir 2016, gaji pegawai yang dialihkan ke provinsi masih menjadi kewenangan pemkab.

Ia menjelaskan pengalihan tak hanya dilakukan untuk pegawai serta aset SMA/SMK. Pengalihan juga dilakukan ke bidang lain seperti pada Dinas Perhubungan. “Misalnya terminal, karena sudah tipe A, nanti pengelolaannya dilimpahkan ke pemerintah pusat,” ungkap dia.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan pengalihan kewenangan SMA/SMK secara keseluruhan mulai dari pegawai hingga aset SMA/SMK. “Aset-aset itu meliputi peralatan yang dimiliki masing-masing sekolah. Kemarin daftar aset sudah ada termasuk nilainya berapa dan ini sudah dihapus dari catatan Pemkab. Ada sekolah yang berdiri di tanah milik desa kemarin kami juga berikan catatan terkait hal itu,” jelas dia.

Di Klaten ada 27 SMA/SMK negeri dengan total luas tanah mencapai 635.672 meter persegi. Jumlah peralatan dan mesin ada 128.163 unit, jumlah kendaraan tujuh unit, jumlah gedung dan bangunan 689 bangunan atau seluas 197.958 meter persegi. Sementara jumlah pegawai di tingkat SMA/SMK sekitar 2.400 orang.

Berita Terkait

Berita Terkini

Indonesia Desak Gerakan Non Blok Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok atau GNB meminta dukungan kemerdekaan Palestina.

Tenda Darurat di RSUD Tugurejo Diisi Pasien Berpenyakit Penyerta

RSUD Tugurejo Semarang terpaksa mendirikan tenda darurat untuk merawat pasien Covid-19 yang membeludak sehingga tak tertampung.

Sering Bersin Ciri Penerima Vaksin Kena Covid-19

Seseorang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 masih harus tetap menghindari virus corona pemicu Covid-19.

Solo Bersiap Terapkan Jam Malam

Meningkatnya penularan virus corona di wilayah eks Karesidenan Surakarta membuat Pemkot Solo berencana menerapkan jam malam Covid-19.

Dompet Cekak, Mungkinkah Jakarta Disuntik Dana Sri Mulyani?

Dompet Jakarta terlampau cekak untuk menggerakkan iklim membangun sehingga harus mengharap disuntik dana dari Menkeu Sri Mulyani.

Korsel Gencarkan Vaksinasi, Jumlah Pasien Kritis Covid-19 Menurun

Korea Selatan atau Korsel menyatakan efek vaksinasi virus corona pencegah Covid-19 mulai terlihat pada penurunan jumlah pasien kritis.

Kendaraan Listrik Diramalkan Capai Puncak Penjualan 2033

Kendaraan listrik global diramalkan mencapai puncak penjualan tahun 2033 yang berarti lima tahun lebih awal daripada perkiraan sebelumnya.

Malaysia Targetkan Vaksinasi 60% Penduduk

Pemerintah Malaysia menargetkan dapat melakukan vaksinasi terhadap 60% penduduk dengan deadline akhir September 2021.

Panen Hadiah Simpedes BRI Klaten Diundi, Ini Nasabah Yang Beruntung Dapat Honda Mobilio

Bank BRI Cabang Klaten menggelar penarikan undian panen hadiah Simpedes periode II dengan hadiah utama satu unit mobil Honda Mobilio.

Kronologi Munculnya Klaster Takziah Covid-19 di Kabupaten Pasuruan

Satgas Covid-19 Kabupaten Pasuruan menemukan klaster takziah di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen. Ada 21 orang positif terpapar Covid-19.

Begini Perketatan Aktivitas Masyarakat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melakukan perketatan aktivitas masyarakat selama masa PPKM Skala Mikro.