Tutup Iklan
Gedung BPK (Google Street View)

Solopos.com, KLATEN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten kembali gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkab Klaten tahun 2017.

Laporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai tak valid sehingga Pemkab Klaten kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Plt Inspektur Inspektorat Klaten, Purwanto Anggono Cipto, membenarkan opini WDP tersebut. Laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK Perwakilan Jateng diterima Senin (29/5/2018).

"Kami lemahnya di dana BOS. Penyajian akuntansinya belum sesuai dengan normanya. Untuk yang lainnya termasuk aset alhamdulillah sudah sesuai kewajaran," kata Purwanto saat ditemui di Setda Klaten, Kamis (31/5/2018).

Informasi yang dihimpun, pemkab menyajikan saldo akhir kas di bendahara BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp4,19 miliar. Nilai tersebut merupakan saldo dana BOS pada 708 SD dan 65 SMP negeri. Penyajian saldo kas di bendahara BOS berasal dari rekapitulasi laporan sekolah yang dinilai tidak valid dan handal.

Disdik Klaten lantas melakukan rekonsiliasi atas saldo akhir kas di bendahara BOS pada 773 sekolah meliputi SD dan SMP. Dari rekonsiliasi itu, terdapat selisih saldo akhir kas di bendahara BOS SD negeri sebesar Rp86,46 juta.

BPK melakukan pengujian atas hasil rekonsiliasi secara uji petik pada 73 SD negeri dan diketahui saldo kas hasil rekonsiliasi belum valid. Apabila pengujian atas hasil rekonsiliasi dilakukan pada 708 SD negeri, maka nilai saldo kas di bendahara BOS SD negeri sebesar Rp1,68 miliar dapat berubah secara signifikan.

"Intinya pemkab tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih nilai pendapatan terkait dana BOS. Jadi, penjelasannya belum bisa meyakinkan BPK," katanya.

Atas hasil pemeriksaan itu, Kepala Disdik sudah diminta menugaskan pegawai yang bertanggung jawab menangani dana BOS. Tak hanya di tingkat kabupaten, pegawai yang disiapkan melibatkan hingga setiap kecamatan.

"Sejak awal kami dampingi. Kami minta  menugaskan SDM yang bertanggung jawab di sana idealnya setiap kecamatan ada. Siapa saja orangnya nanti kami karantina dan diberikan pelatihan. Jadi, ketika ada pertanyaan tidak perlu lari sampai kabupaten. Cukup di tingkat kecamatan karena sudah ada yang bertanggung jawab," urai dia.

Pendampingan dilakukan Inspektorat menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Rencananya, hasil pendampingan diuji dari penggunaan dana BOS pada Juli mendatang. "Kalau sudah sesuai aturan tinggal dijalankan saja," kata Purwanto.

Klaten mendapat opini WDP dari BPK selama dua tahun berturut-turut. Kali terakhir, Klaten mendapat opini WTP pada 2016 dari hasil pemeriksaan laporan keuangan 2015. "Mudah-mudahan penilaian di 2019 bisa WTP lagi. Memang semua laporannya harus benar. Tidak hanya difokuskan pada BOS, tetapi ke semua OPD," ungkapnya.

Sekretaris Disdik Klaten, Sri Nugroho, mengatakan tak ada kerugian negara atas temuan BPK tersebut. “Hanya di persoalan pembukuan saja. Tidak ada kerugian negara,” kata Nugroho.

Soal penyebab Penyajian saldo kas di bendahara BOS tidak valid dan handal, Nugroho mengatakan penyebab utama karena kekurangan personel.

“Personel guru SD itu banyak yang sudah sepuh. Pengetahuan tentang IT juga kurang. Seharusnya tenaga administrasi di setiap sekolah itu ada satu orang. Namun, kondisinya itu banyak kepala sekolah yang merangkat berabgai tugas karena tenaga kurang. Yang jelas itu persoalannya karena kekurangan personel dan usianya yang sudah tidak lagi muda. Kami akan bergerak membenahi membentuk tim terdiri dari kepala sekolah dan di tingkat kecamatan ada. Karena persoalannya itu kemungkinan menambah lagi untuk tenaga honorer,” katanya.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten