Solopos.com, KLATEN — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah pada Selasa (14/12/2021) melaksanakan penyerahan petikan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) dan dokumen Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 kepada satuan kerja serta Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali.
Agenda itu juga sesuai UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagai informasi, pagu total APBN tahun 2022 yang disediakan untuk satuan kerja vertikal dan SKPD serta pemerintah daerah dua kabupaten tersebut berjumlah Rp4,9 triliun lebih. Kegiatan dilaksanakan secara virtual dihadiri KPA 71 satuan kerja, serta kedua pemerintah daerah.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Kepala KPPN Klaten, Taufiq Widyantoro, mengatakan tujuan dilaksanakannya penyerahan sebelum tahun berjalan adalah agar setiap satuan kerja dan pemda dapat segera menyiapkan pelaksanaan kegiatan layanan pubik dan pembangunan tahun 2022 yang semakin baik.
Baca juga: Dukung Kinerja Pelaksanaan APBN, KPPN Klaten Terapkan Fresh Office
Dia menambahkan setelah kegiatan virtual dilanjutkan penyerahan fisik petikan DIPA dengan menerapkan protokol kesehatan dan dilaksanakan secara bergelombang mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2021.
“Untuk APBN tahun 2022 pagu yang tersedia untuk wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali sejumlah Rp4,9 triliun lebih, naik sedikit dibanding pagu awal tahun 2021 sebesar Rp4,7 triliun. Pagu tahun 2022 ini akan disalurkan oleh KPPN Klaten sebesar Rp1,997 triliun lebih dan sisanya sebesar Rp2,911 triliun lebih oleh KPPN Jakarta II secara terpusat,” jelasnya dalam rilis, Selasa.
KPPN Jakarta II
Dia menambahkan sebanyak 71 satuan kerja mendapat pagu Rp1,142 triliun lebih. Adapun DAK Fisik Rp253 miliar lebih dan Dana Desa untuk 652 desa Rp602 miliar lebih. Tiga satuan kerja penerima pagu DIPA terbesar adalah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Rp379 miliar lebih, Polres Klaten Rp116 miliar lebih dan Polres Boyolali Rp97 miliar lebih.
Sedangkan penyaluran lewat KPPN Jakarta II langsung ke kas pemda 2 kabupaten terdiri atas pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,094 triliun lebih, DAK Non Fisik Rp733 miliar lebih, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp50 miliar lebih dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp32 miliar lebih.
Baca juga: KPPN Klaten Ungkap Dana Desa Terbukti Mampu Memajukan Masyarakat
Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, Taufiq Widyantoro menyatakan realisasi belanja satuan kerja sampai 10 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1,9 triliun lebih atau 94,99% dari pagu Rp2,01 triliun. Dana Desa Kabupaten Klaten dan Boyolali terealisasi sampai dengan 30 November 2021 sebesar Rp380,70 miliar lebih atau 97,30%.
“Tercatat 36 kacamatan Boyolali telah mencapai realisasi 100% pada Okober 2021. Sementara DAK Fisik sampai dengan 30 November 2021 terealisasi Rp172,89 miliar atau 76,20% dari pagu. Sisa dana belanja satuan kerja, DAK Fisik dan Dana Desa diharapkan dapat terserap sampai dengan akhir tahun ini,’ jelasnya.
Dari sisi kinerja pelaksanaan anggaran, KPPN Klaten juga telah melaksanakan evaluasi berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dari 13 unsur penilaian, tercatat 4 unsur mencapai kinerja maksimal (nilai 100), yaitu LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran dan Rencana Kas. Enam unsur mendekati maksimal (nilai diatas 95) dan 3 unsur masih perlu didorong dan dapat lebih baik lagi ke depan, yaitu tingkat kesalahan dokumen SPM dengan nilai rata-rata 90, deviasi halaman III DIPA dengan nilai 86,85 dan capaian output dengan nilai 75,88.
Best of the Best
Pada kesempatan itu, Anugrah Satuan Kerja Terbaik Tahun 2022 juga diumumkan. Untuk kategori Pelaksanaan Anggaran, dengan pagu sampai dengan Rp5 miliar terpilih Pengadilan Agama Klaten, pagu sampai dengan Rp10 miliar sekaligus terpilih sebagai Best Of The Best semua kategori terpilih KPP Pratama Boyolali sedang untuk pagu di atas Rp10 miliar terpilih KPP Pratama Klaten.
Baca juga: KPPN Klaten: Tahun 2022 Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi
Untuk kategori E-Rekon LK dengan pagu sampai dengan Rp5 miliar terpilih MTsN 4 Boyolali, pagu sampai dengan Rp10 miliar MTsN 5 Boyolali sedangkan untuk pagu di atas Rp10 miliar terpilih Kemenag Boyolali. Untuk kategori Sinergi Antar Istansi terbaik terpilih RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dan katagori Satker Pertama di luar Kemenkeu Menggunakan Digipay Balai Taman Nasional Gunung Merbabu.
Taufiq Widyantoro pada penutup kegiatan menekankan agar setelah menerima dokumen DIPA dan dokumen TKDD, semua satuan kerja dan pemda melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Tiga hal strategis agar dilakukan, yaitu percepatan proses pengadaan barang dan jasa, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan penetapan segera pejabat perbandaharaan,” tekannya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
