KLATEN ANCAM HENTIKAN PASOKAN AIR: Gubernur Diminta Turun Tangan

KLATEN — Pimpinan Komisi II DPRD Klaten meminta Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, turun tangan untuk mengatasi polemik tunggakan kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo kepada Pemkab Klaten.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Klaten, Sunarto, mengatakan gubernur harus menjadi mediator untuk menghindari konflik sosial.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Sudah saatnya gubernur turun tangan. Mediasi perlu dilakukan supaya ada solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak,” ujar Sunarto kepada Solopos.com, Kamis (6/12/2012).

Lebih lanjut, Sunarto, mendukung ancaman yang disampaikan Bupati Klaten, Sunarna, yang ingin menghentikan pasokan air dari Mata Air Cokro ke kawasan Solo jika PDAM Solo bersikukuh tidak mau membayar kontribusi kepada Pemkab Klaten.

Menurutnya Pemkab Klaten sudah dirugikan dengan kebijakan penghentikan pembayaran kontribusi selama 12 bulan tersebut.

“Dana Rp4,1 miliar itu tidak sedikit. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki lebih dari 800 unit rumah tidak layak huni di Klaten dengan asumsi satu unit rumah dibantu Rp5 juta,” papar politisi dari Partai Golkar ini.

Sunarto menilai penghentian suplai air ke wilayah Solo patut diujicobakan. Suplai air nantinya bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Klaten. Ratusan hektare lahan pertanian di Klaten pada musim kemarau lalu mengalami kekeringan.

Di sisi lain, Pemkab Klaten tengah berkonsentrasi mengembangkan kawasan minapolitan di sejumlah desa sehingga butuh suplai air yang memadai.

“Sebenarnya pemasukan PAD dari pihak ketiga itu sudah kita pasak dalam APBD 2012. Karena tak ada pemasukan, target PAD dari sektor ini diturunkan menjadi Rp700 juta. Kendati sudah diturunkan, nyatanya PDAM Solo tetap tak mau membayar,”

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Klaten, Andi Purnama. Dia mengaku mendukung pernyataan sikap Bupati Klaten menanggapi mandeknya setoran kontribusi dari PDAM Solo.

“Di Klaten sendiri masih banyak lahan pertanian yang kekeringan jika musim kemarau. Kalau suplai air itu dialihkan ke lahan pertanian, masalah kekeringan bisa teratasi. Kebijakan itu akan mendukung program peningkatan ketahanan pangan,” papar Andi.