Solo (Espos)–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Boeddi Soeharto, menyoroti tren membengkaknya beban tanggungan (klaim) Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) yang mencapai Rp 18 miliar.
Pasalnya, menurut dia pembengkakan klaim disinyalir karena banyak warga miskin asal kabupaten di Soloraya yang pindah kependudukan menjadi warga Kota Solo. Tujuan mereka supaya mendapat layanan PKMS Kota Solo. Pernyataan tersebut disampaikan Sekda saat membuka Rakerkesda Kota Solo di Hotel Indah Palace Solo, Rabu (18/11) siang.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Hanya dengan ganti KTP Solo, lalu mendeklarasikan sebagai warga miskin, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Bila sudah demikian, Pemkot Solo bertanggung jawab. Belakangan fenomena itu menjadi memberatkan, karena tendensius,” ujarnya di hadapan peserta Rakerkesda terdiri perwakilan rumah sakit (RS), camat, Bapermas, Dinkes Solo, Bagian Hukum Solo, Dinkes Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pihak swasta, serta sekolah kesehatan.
Boeddi menjelaskan, pada awalnya klaim PKMS Solo hanya sekitar Rp 12 miliar. Namun seiring berjalannya waktu klaim terus membengkak. Bahkan untuk tahun 2010 Pemkot Solo mengusulkan anggaran PKMS sebesar Rp 20.973.450.000 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain PKMS, Sekda menekankan pentingnya realisasi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan kepada bayi. Dia menyayangkan sikap sebagian tenaga-tenaga kesehatan yang justru mendorong penggunaan susu instan.
Boeddi memandang perlunya regulasi yang mengatur tentang hak-hak ibu menyusui. Dicontohkan dia, seorang pegawai yang sedang dalam masa ASI ekslusif, seharusnya mendapat hak waktu khusus untuk menyusui bayi mereka.
kur
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
