KKN UNISRI : Mahasiswa Keluhkan Transparansi Dana

Solopos.com, SOLO — Sejumlah mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo mengeluhkan transparansi dana Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2013. Menurut mereka hingga saat ini, pihak universitas belum memberikan transparansi alokasi biaya KKN sebesar Rp950.000 yang telah dibayarkan.

Salah seorang mahasiswa, S, mengatakan mahasiswa sempat beberapa kali melakukan audiensi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisri. Oleh pihak LPPM, mereka diberikan penjelasan bahwa biaya KKN dialokasikan untuk mendanai program KKN dan membantu pembiayaan mahasiswa yang belum melunasi biaya KKN dan biaya program KKN mahasiswa reguler.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Sampai saat ini kami malah belum menerima biaya program sebesar Rp3,5 juta per kelompok. Padahal, KKN kelompok kami sudah berjalan kurang lebih 10 hari. Akibatnya, biaya operasional untuk kelompok kami terpaksa meminjam dari dana pribadi salah seorang teman,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Rabu (10/7/2013).

Menurut penghitungan S bersama dengan rekan-rekan mahasiswa lain, mestinya biaya program sebanyak Rp3,5 juta bagi 38 kelompok peserta KKN bisa tercukupi. Jika terdapat 20% mahasiswa yang belum membayar biaya KKN dari 421 mahasiswa yang diberangkatkan, masih tersisa dana yang cukup untuk menutup biaya program bagi seluruh kelompok peserta KKN. Pasalnya, biaya program sangat dibutuhkan untuk pembiayaan operasional sehari-hari.

“Kami tidak mempermasalahkan jika dana dipakai untuk menalangi mahasiswa reguler atau mahasiswa yang belum melunasi biaya. Tetapi saat kami menanyakan kepada mahasiswa reguler, yang bersangkutan juga belum menerima dana program. Lalu kemanakah alokasi dana diperuntukkan ?,” imbuh S.

Saat dimintai konfirmasi terkait keluhan mahasiswanya, Ketua KKN Unisri, Sumaryanto, membenarkan jika masih ada 162 mahasiswa yang belum melunasi biaya KKN. Status mereka saat ini masih mencicil biaya KKN. Dirinya membenarkan jika dana dari mahasiswa yang sudah melunasi sebagian digunakan untuk membiayai mahasiswa yang belum melunasi biaya KKN.

Sumaryanto menampik anggapan alokasi biaya program KKN yang dinilai tidak jelas. Menurutnya, saat ini sudah ada 75% persen dari 38 kelompok KKN yang sudah mencairkan biaya program KKN. Jika masih ada kelompok yang belum mendapatkan dana, diperkirakan karena yang bersangkutan belum menyelesaikan laporan rencana kegiatan (RKL) kelompok KKN.

“Tidak usah menanti 40 hari pelaksanaan KKN selesai baru menyusun RKL. Saat ini pun mahasiswa boleh menyusun RKL untuk perkiraan 40 hari kegiatan KKN. Dengan begitu, biaya program bisa segera cair,” paparnya ketika dihubungi Solopos.com, Rabu sore.

Sumaryanto melanjutkan, penyusunan RKL tidak sulit. Mahasiswa hanya tinggal menyusun program beserta aktivitas selama 40 hari pelaksanaan KKN. Dirinya menduga, mahasiswa yang belum mendapatkan biaya program kurang berkomunikasi dengan pihak LPPM maupun pengurus organisasi kampus. Sebab, sebelumnya sejumlah sosialisasi terkait biaya KKN, biaya program dan RKL sudah dilakukan.