KK untuk Pasangan Nikah Siri

Mengulas kartu keluarga untuk pasangan yang melakukan nikah siri, Muh. Nursalim dalam artikel opini Koran Solopos edisi 18 Oktober 2021 menawarkan karya tulis berjudul KK untuk Pasangan Nikah Siri. Nursalim adalah ketua Bidang Kajian Hukum Islam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Jateng dan ketua Komisi Kajian MUI Kabupaten Sragen.

 Nursalim (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Nursalim (Solopos/Istimewa)

Di meda sosial ramai sekali perdebatan yang didasari unggahan Podcas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fahrullah, tentang penjelasan bahwa pelaku nikah siri agar mengajukan Kartu Keluarga (KK). Mereka akan dilayani seperti pasangan suami istri yang lain hanya dengan sedikit beda prosedur, yaitu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui dua orang saksi.

Ketentuan baru itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Karena salah satu syarat memperoleh akta kelahiran adalah Kartu Keluarga, dan Kartu Keluarga diperoleh dengan menunjukkan Akta Nikah.

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Bagi pelaku nikah siri tentu tidak punya akta nikah. Maka mereka tidak mungkin memperoleh Kartu Kelurga sebagai pasangan suami istri. Karena itu SPTJM menjadi jalan keluar untuk memperoleh KK. Ini solusi bagi para pelaku nikah siri.

Pertanyaannya, siapa yang menjamin pasangan laki-laki–perempuan itu telah menikah siri secara sah sesuai dengan agama yang dianut yang bersangkutan, Walaupun ada ketentuan melampirkan dua orang saksi? Kebijakan ini sangat rawan dari sisi agama. Sebab sesuai dengan UU No 1/1974 Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dalam syariah Islam pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Ada empat rukun nikah, yaitu adanya dua calon mempelai, dua orang saksi, wali dan sighat (ijab dan kabul). Penghulu ditugaskan oleh negara untuk memastikan setiap perkawinan warga negara yang beragama Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah kemudian mencatat dan mengeluarkan akta nikahnya.

Ada sebagian kaum muslimin yang melakukan pernikahan tanpa dihadiri penghulu juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat sering menyebut mereka itu telah melakukan nikah siri.

Kasus seperti itu sebenarnya tetap dapat dilakukan pencatatan di KUA. Hanya saja langkahnya berbeda dengan yang langsung mendaftar di KUA, yaitu dilakukan isbat nikah di pengadilan agama (PA). Hakim akan menilai apakah prosesi akad nikah yang bersangkutan sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum.

Jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah maka PA akan menetapkan isbat nikah  mempelai tersebut, kemudian memerintahkan kepada KUA untuk mencatat pernikahan berdasarkan putusan pengadilan serta dikeluarkan akta nikahnya.

Pada isbat nikah ada otoritas yang mengontrol kepastian hukum tentang kebenaran syariah Islam telah dijalankan oleh mempelai. Kontrol otoritas ini sangat penting karena banyak kasus  terjadi di masyarakat  pernikahan yang tidak sesuai dengan syari’ah Islam.

Misalnya, pernikahan dengan wali muhakam padahal wali nasab ada. Wali muhakam adalah wali hakim swasta. Kasus ini biasanya terjadi ketika wali nasab tidak bersedia menjadi wali karena sesuatu hal. Padahal wali hakim itu hanya sah apabila dari negara.

Ada juga pernikahan poliandri terselubung. Seorang perempuan masih sah menjadi istri orang lain akan tetapi karena ditinggal pergi suami dalam waktu yang  lama akhirnya melakukan pernikah lagi dengan laki-laki lain tanpa memproses perceraian di pengadilan agama.

Sekularisasi Perkawinan

Sekilas kebijakan pemberian KK untuk pasangan nikah siri itu solutif dan adil. Padahal langkah ini membuka peluang masyarakat untuk melakuan hubungan sek nonmarital secara legal. Pasangan kumpul kebo, kawin kontrak dan perselingkuhan dapat memperoleh KK resmi. SPTJM yang menjadi syarat untuk keperluan tersebut dengan mudah mereka buat, begitupun dua saksi yang diajukan tidak akan sulit diperoleh.

Perkawinan yang begitu sakral menjadi sekular. Hubungan dua insan yang melahirkan anak berubah hanya administratif belaka. Seperti terjadi di negara Japang dan negara-negara sekuler lain. Di negeri matahari terbit itu jika seseorang ingin memperoleh akta nikah cukup datang bersama pasangannya  ke kantor kecamatan. Di sana mengisi formulir  lalu negara mengakui bahwa dua insan itu pasangan sah suami istri.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil memang mengatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan lambaganya bukan berarti mengesahkan perkawinan yang bersangkutan. Pernyataan ini justru memberi penegasan bahwa untuk diakui negara, pasangan laki-laki perempuan itu tidak perlu sah secara agama. Inilah wujud sekularisasi yang paling nyata.

Kebijakan seperti ini ternyata bermula dari gagasan kaum liberal. Fikih munakahat yang dipositifkan menjadi undang-undang dan peraturan terus digoyang. Seperti hasil kajian Abdul Azis dalam disertasinya yang berjudul Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabasahan Hubungan Seksual Non-Marital yang ditulis oleh Abdul Aziz, mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Disertasi itu berkesimpulan bahwa konsep milk Al Yamin Muhammad  Syahrur merupakan sebuah teori baru yang dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual nonmarital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual nonmarital adalah sah menurut syariah sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibandingkan konsep milk Al Yamin tradisionalis.

Sebagai tindak lanjut dari kajian akademik tersebut lalu yang bersangkutan mengusulkan rekomendasi sebagai berikut. “Bentuk konkret dekontruksi hukum Islam ini misalnya dapat dilakukan pada kasus Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini tidak mengakui anak hasil hubungan seksual nonmarital, dapat diusulkan mengakui anak hasil hubungan seksual nonmarital melalui alat bukti yang cukup.”

Rekomendasi disertasi tersebut  100% diamini Dirjen Dukcapil. Dengan kebijakan Dukcapil yang memberikan KK kepada pasangan nikah siri dan kemungkinan juga pasangan illegal lain yang membawa SPTJM, maka secara tidak langsung telah menafikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Gerilya sekularisasi perkawinan mendapatkan bentuknya yang elegan. Tampak membawa semangat perlindungan HAM padahal dibalik itu jutru melegitimasi perzinahan. Wallahua’lam.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Bawang Merah & Bawang Putih dalam Pilpres

Demikianlah, politik bukanlah matematika. Ibarat sepakbola, belum tentu tim favorit selalu menang dengan tim underdog. Di lapangan bisa saja yang terjadi sebaliknya, yang tidak diunggulkan justru menang.

Tragedi Investasi Peternakan Kita

Kasus PMK harus dijadikan pelajaran dan warning bagi semua pihak khususnya para peternak, pengusaha/investor peternakan, pemerintah, ahli peternakan nasional kita untuk melakukan inovasi tata kelola peternakan yang lebih baik. Jangan sampai sebagai negara agraris kalah oleh negara yang lahan petenakannya lebih sempit.

Perempuan di Pentas Politik

Privilise Puan sebagai cucu Bung Karno Sang Proklamator sekaligus Presiden pertama RI dan otoritasnya selaku ketua partai terbesar di negeri ini, sebenarnya membuka peluang untuk terus melaju menjadi RI 1 pada 2024

Erick Thohir dan Panggung 2024

Tidak cukup dengan segudang prestasi yang berhasil dicetak Erick Thohir untuk bisa meramaikan panggung Pilpres 2024.

Eksplorasi Inovasi Energi 2022

Seiring dengan Pemberangkatan Tim Ekspedisi Energi 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyajikan artikel opini bertajuk Eksplorasi Inovasi Energi 2022 di Rubrik Gagasan Solopos, Kamis 23 Juni 2022.

Career Advancement dengan Penguatan Soft Skills

Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan ideasi baru dalam karier, setiap individu harus mampu berpikir kritis.

Swasembada Beras, Hil yang (Tak Lagi) Mustahal

Berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

Merawat Kenangan

Merawat kenangan adalah sebuah bentuk penghargaan. Candi Borobudur layak mendapatkannya, karena kebanggaan bangsa.

Negara dan Dana Pesantren

Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN) Zainal Anwar pada 23 Oktober 2021 menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti di Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN), Zainal Anwar, 23 Oktober 2021, menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam Koran Solopos.

Beranda: Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC

Pada rubrik Beranda Koran Solo edisi 22 Oktober 2022 Hery Trianto, jurnalis Bisnis Indonesia. menyajikan kolom atau artikel opini bertajuk Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC.

Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya

Khaerul Anwar sebagai pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada 20 Oktober 2021 berkontribusi pada rubrik Opini Gagasan di Harian Solopos melalui tulisan bertajuk Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya.

Syafii Maarif Mengalahkan Rasa Takut

Kini, Buya Syafii Maarif berpulang pada usia 86 tahun. Seharusnya, 31 Mei 2022 Buya berulang tahun. Kita kehilangan sosok guru bangsa yang menjaga moral bangsa.

Apem, Kolak, dan Ketan

Pura Mangkunegaran bikin gebrakan kecil. Beberapa paket wisata disajikan untuk masyarakat umum. Antara lain paket kuliner khas Pura berupa apem, kolak pisang dan ketan.

Kue Ekonomi Lebaran

Lebaran tahun ini menjadi evidence alias bukti yang nyata. Mudik bukan sekadar perjalanan spiritual menengok kampung leluhur atau sungkem kepada orang tua, melainkan juga menjadi manifestasi geliat ekonomi wisata yang nyata.