Anggota BPD Jemawan, Jatinom, Klaten, berpose bersama cakades terpilih Joko Purnomo di desa setempat, Rabu (9/10/2019). (Istimewa/BPD Jemawan)

Solopos.com, KLATEN -- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jemawan, Kecamatan Jatinom, Klaten, 9 Oktober lalu, menorehkan kisah yang patut menjadi inspirasi. Joko Purnomo, warga setempat berhasil memenangi Pilkades tanpa keluar uang sepeser pun.

Waktu itu, Joko Purnomo maju pilkades bersama rivalnya, Marsana. Mantan Kades Jemawan, Muh., Yazid, tak maju lagi.

Dari hasil penghitungan suara, Joko Purnomo meraup 1.193 suara. Sedangkan Marsana meraup 795 suara. Jumlah suara tidak sah ada 31 suara. Total suara di Pilkades Jemawan mencapai 2.019 suara.

Ketua Panitia Pilkades Jemawan saat itu adalah Syamsudin. Jauh sebelum pemungutan suara, masing-masing cakades yang bertarung diminta menandatangani pakta integritas menolak politik uang.

Terungkap, Anggota PSHT Sragen Meninggal Usai Latihan Alami Trauma Ulu Hati

Hal itu dilakukan di hadapan para pendukung, simpatisan, tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), perangkat desa (perdes), dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Komitmen tanpa politik uang itu tak hanya diucapkan secara lisan dan tertulis di pakta integritas. Masing-masing cakades harus mengamalkan komitmen tersebut.

Kultur masyarakat Jemawan dikenal religius dan sangat mendukung semangat antipolitik uang ini. Masyarakat di Jemawan diajak tidak mata duitan. Hal ini sudah ditanamkan di setiap ajang pemilihan umum.

Masyarakat Jemawan meyakini politik uang dapat mencederai proses demokrasi di desanya. Politik uang akan menciptakan pemimpin yang kurang cakap.

Serangan Tawon Ndas di Soloraya Sita Perhatian Gubernur Jateng

“Justru dengan semangat antipolitik uang ini, kondisi di desa kami saat Pilkades lalu berjalan adem. Yang menang tidak umuk, yang kalah tidak ngamuk. Semua bisa legawa karena menerima kenyataan tentang pilihan rakyat yang jujur dan bersih,” kata Ketua BPD Jemawan, Wahyudi Nasution, kepada Solopos.com, beberapa waktu lalu.

Selain adem ayem, tanpa adanya politik uang juga menjadikan warga di Jemawan betul-betul berdaulat menentukan hak pilihnya. Semangat menolak antipolitik uang ini juga didukung penuh kawula muda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) di Jemawan.

Apa yang terjadi di Jemawan telah menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten. Karena itu pula Bawaslu Klaten menunjuk Desa Jemawan sebagai desa percontohan antipolitik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Harga Iphone 11 Resmi di Indonesia: Paling Mahal Rp27 Jutaan

“Ke depan, kami ingin merawat semangat antipolitik uang ini [di Pilkada 2020]. Kami akan kerja sama dengan berbagai pihak di Jemawan. Caranya dengan aktif memberikan sosialisasi dan penyuluhan,” katanya.

Terpisah, Kades Jemawan, Joko Purnomo, mengaku lebih leluasa menjalankan roda pemerintahan karena tidak menggunakan uang saat Pilkades. Joko Purnomo juga lebih gampang merangkul lawannya pasca-Pilkades karena sama-sama berkomitmen menolak politik uang.

“Saya memang tidak menggunakan uang sama sekali guna mempengaruhi pilihan warga. Yang saya keluarkan hanya biaya konsumsi saat pertemuan dengan warga. Itu pun tidak seberapa. Lantaran tak menggunakan politik uang, saya tak terbebani membalikkan modal. Saya bisa fokus mengurus pemdes,” katanya.

Sebelum terpilih sebagai Kades Jemawan, Joko Purnomo merupakan anggota BPD Jemawan. Jumlah APB Desa di Jemawan senilai Rp1,4 miliar. Di Jemawan terdapat 3.000-an jiwa.

Rehabilitasi Dikabulkan, Bupati Sragen Yuni Resmi Kembali ke Pangkuan PDIP

“Semangat menolak politik uang ini akan terus kami gaungkan ke warga di antaranya dengan membangun keluarga antipolitik uang,” katanya.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkurrahman, mengakui Desa Jemawan layak dijadikan sebagai desa antipolitik uang menjelang Pilkada 2020. Selain di Jemawan, Bawaslu Klaten juga menunjuk Gesikan, Kecamatan Gantiwarno, dan Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan sebagai desa percontohan antipolitik uang.

Di samping itu, Bawaslu Klaten meluncurkan tiga desa sebagai pelopor pengawasan yakni Desa Wunut (Kecamatan Tulung), Desa Jambukulon (Kecamatan Ceper), Desa Jotangan (Kecamatan Bayat).

“Kami akan ajak warga untuk berani menolak politik uang. Jika warga tak menerima uang maka tak akan ada politik uang. Kami berharap desa-desa yang ditunjuk sebagai desa percontohan juga menginsipirasi desa lainnya untuk berani menolak politik uang di Pilkada 2020,” katanya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten