KIS Percuma karena BPJS Kesehatan Defisit, DPR: Ada Menteri Jegal Jokowi?
kartu indonesia sehat (KIS). (Solopos-Dok)

Solopos.com, JAKARTA -- Defisit hingga mencapai lebih dari Rp10 triliun yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikhawatirkan berdampak pada salah satu program populis pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menilai defisit anggaran BPJS Kesehatan telah menghambat proses penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ribka mencurigai adanya menteri yang ingin menghambat program Jokowi. Ribka meminta kepada pihak yang terkait dana anggaran BPJS untuk segera merumuskan solusi jangka panjang mengatasi defisit.

Menurut data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah defisit yang harus ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp10,98 triliun. Angka itu merupakan jumlah dari defisit BPJS Kesehatan pada 2017 dan prediksi defisit pada 2018.

"Sudah, jangan ragu-ragu mau uang dari pajak rokok kek, wong dana desa sudah bisa Rp70 triliun. Jangan ditunda, ini sudah komitmennya BPJS. Rakyat tahunya ada jaminan sosial," kata Ribka dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senin (17/9/2018), dilansir Suara.com.

Defisit anggaran BPJS Kesehatan seperti terungkap dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menurutnya mengakibatkan program KIS tidak berjalan. Berdasarkan temuannya, banyak pasien yang membawa KIS ke rumah sakit namun ditolak karena tidak ada dokter ataupun obat yang tersedia.

"Percuma Jokowi bagi-bagi KIS ke mana-mana tapi KIS tak laku di rumah sakit. Tak dilayanin sama dokter, karena dokternya tak bisa dibayar, obatnya tak ada. Jadi KIS yang diberikan Jokowi itu tak laku, percuma," ujarnya.

Karena temuannya itulah, anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat itu curiga ada menteri yang berniat untuk menghambat jalannya program Jokowi.

"Jangan-jangan ada menteri yang ingin menggagalkan Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi ini sudah blusukan ke mana-mana dengan memberikan KIS," pungkasnya.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom