Semarang (Espos)--Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng meminta seluruh badan publik yang mengelola dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana letusan Gunung Merapi dilakukan secara transparan.
Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengajukan penambahan bantuan ke BNPB untuk penanganan pengungsi Gunung Merapi.
Ketua KIP Jateng Rahmulyo Adiwibowo menyatakan transparansi ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam penyaluran bantuan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Banyak pihak terlibat dalam mengelola dan menyalurkan bantuan Merapi, mulai dari pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab), pemerintah pusat dan badan publik lainnya sehingga rawan terjadi penyelewengan,” katanya di Semarang, Rabu (10/11).
Dia mencontohkan pada bantuan dana gempa di Klaten yang terjadi pada 2006 lalu diduga terjadi penyelewengan atau korupsi senilai 2,41 triliun.
Menurutnya terjadinya penyelewengan atau korupsi dana bantuan bencana bisa diminimalisasi bila sejak awal dilakukan secara transparan.
“KIP Jateng telah mengeluarkan intruksi yang mewajibkan agar seluruh badan publik yang mengelola dan menyalurkan bantuan bencana Merapi menerapkan praktik transparansi,” ujarnya.
Sementara Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan telah mengajukan permintaan tambahan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan pengungsi letusan Gunung Merapi.
Bantuan yang diminta Pemprov Jateng, lanjut Gubernur antara lain tenda, dapur lapangan, serta dana dukungan untuk penyediaan logistik.
“Saya sudah mengirim surat ke BNPB meminta tambahan bantuan penanganan pengungsi letusan Gunung Merapi di Jateng,” kata Bibit.
Terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) Jateng Jarot Nugroho mengungkapkan telah mengucurkan dana untuk penanganan pengungsi di Magelang, Klaten, dan Boyolali.
“Masing-masing kabupaten menerima bantuan dana Rp 2 miliar, khusus untuk Magelang telah memperoleh bantuan Rp 4 miliar, karena sebelumnya telah menerima Rp 2 miliar,” papar dia.
Menurut Jarot, dengan adanya tambahan dana tersebut, diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan logistik makanan bagi pengungsi di tiga kebupaten itu selama sepuluh hari ke depan.
“Nanti bila masih kurang akan ditambah dana lagi, terpenting pengungsi tak sampai kelaparan,” tandas dia.
oto
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
