Kinerja PNS yang terjangkit "TBC" hambat realisasi program secara optimal (Solo bagian III/habis)

Kinerja para aparat birokrasi Pemkot Solo menjadi salah satu kendala untuk merealisasikan secara optimal seluruh program pembangunan fisik maupun nonfisik yang digagas Walikota Solo.

Padahal kunci keberhasilan pelaksanaan program-program itu sebenarnya tidak bisa lepas dari para pelaksana yang tidak lain adalah jajaran pegawai di lingkungan Pemkot Solo. Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Fakta menunjukkan kinerja pelayanan publik masih jauh dari memuaskan. Hal itu diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, melalui pernyataan yang dilontarkannya saat perayaan HUT Korpri tahun 2010 beberapa waktu lalu.

Budi, begitu ia akrab disapa, menyatakan hampir 50 persen dari sekitar 10.500 pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Solo, mengidap penyakit Kudis, Kurap dan TBC.

“Hampir 50 persen PNS di Kota Solo itu mengidap penyakit Kudis, yaitu kurang disiplin. Misalnya, mereka masih belum bisa menepati jam dinas,” ungkap Sekda kala itu.

PNS Solo masih bermasalah dengan kedisiplinan serta kemmapuan individu. Penyakit Kudis tersebut a merajalela hampir di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Solo.

Sekda mengatakan sebagai tolok ukur untuk membuktikan pernyataannya tersebut dapat dilihat dari masih kurang proporsionalnya penyerapan APBD. Hingga November 2010 penyerapan APBD hanya sekitar 70 persen. Padahal seharusnya bisa lebih besar daripada itu.

“Akibat dari kurang disiplin ini, banyak pelaksanaan program yang terpaksa molor. Baru pada akhir tahun seluruh program terlihat berjalan. Memang ini menjadi catatan bagi kami untuk evaluasi ke depan,” tegas Sekda.

Selain penyakit Kudis, Sekda menyatakan PNS di Pemkot Solo juga mengidap penyakit Kurap, yaitu kurang rapi, serta TBC alias tidak bisa computer.

Gambaran serupa juga dikemukakan Specialist Civil Capacity Building Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo, Setyo Dwi Herwanto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pattiro, pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemkot masih perlu ditingkatkan.

“Perlu ada perbaikan kinerja SKPD yang selama ini masih belum memenuhi hak publik untuk mendapatkan pelayanan terbaik,” tutur Setyo. Terkait hal ini, Walikota Solo, Joko Widodo, mengakui reformasi birokrasi di Pemkot Solo secara utuh belum tercapai. Menurut Walikota, hal itu memang membutuhkan waktu mengingat kondisi yang ada saat ini sudah menjadi sebuah budaya.

“Meskipun Kota Solo dinilai sebagai kota terbersih dari korupsi di Indonesia, tapi jangan berbangga dulu. Nilai kita masih sangat kecil, baru 6. Tapi kami selalu mengusahakan perbaikan sistem,” tutur dia.

Walikota mengatakan masih ditemukannya pungutan liar, seperti pada pengurusan administrasi kependudukan, yang terungkap sekitar pertengahan tahun 2010 menandakan perlunya pemangkasan alur birokrasu. “Akan kami desain proses administrasi agar berjalan cepat dan jelas berapa biayanya. Sehingga bisa terbuka dan transparan,” ujar dia.

Oleh: Septhia Ryanthie