SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

Fraksi PKS DPRD Gunungkidul mempertanyakan adanya anggaran perjalanan dinas di Dinas Kesehatan senilai Rp1,9 miliar.

Harianjogja.com, WONOSARI- Perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) pegawai Dinas Kesehatan Gunungkidul menuai sorotan, lantaran membengkak hingga 1.720%. Anggaran itu harus habis dalam waktu dua bulan.

Promosi Selamat Datang Kesatria Bengawan Solo, Kembalikan Kedigdayaan Bhineka Solo

Anggaran perjalanan dinas menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD membahas Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelar pekan ini. Fraksi PKS mempertanyakan adanya anggaran perjalanan dinas di Dinas Kesehatan senilai Rp1,9 miliar atau hampir Rp2 miliar.

Anggaran perjalanan dinas dalam daerah tersebut semula hanya dianggarkan sebesar Rp112 juta pada APBD murni 2016. Namun dalam RAPBD perubahan diusulkan naik menjadi Rp1,9 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,8 miliar (1.720%). “Mohon penjelasan atas rencana kenaikan di pos anggaran ini,” kata Ketua Fraksi PKS Imam Taufik dalam dokumen pandangan umum fraksi yang dirilis Selasa (25/10/2016) lalu.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul yang membidangi masalah kesehatan Dodi Wijaya juga menyoroti kenaikan anggaran yang signifikan itu. Menurut Dodi, kenaikan perjalanan dinas itu tidak pernah dibahas dalam rapat penyusunan anggaran antara Dinas Kesehatan bersama Komisi D.

“Yang dibahas saat rapat itu justru soal peningkatan anggaran lain seperti penanganan demam berdarah. Kalau perjalanan dinas itu tidak ada,” tutur Dodi Wijaya. Ia berjanji akan mempertanyakan hal tersebut ke lembaga terkait. Diantaranya mempertanyakan apakah mungkin dana miliaran rupiah tersebut terserap dalam waktu hanya dua bulan. “Saya juga membahas soal kenaikan anggaran itu setelah rapat paripurna. Kami akan tanyakan kenapa bisa demikian,” lanjutnya.

Sejatinya kata Dodi, DPRD mengagendakan rapat paripurna membahas klarifikasi eksekutif atas pandangan umum fraksi. Namun rapat yaang dijadwalkan Rabu (26/10) itu gagal terlaksana dan ditunda pekan depan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul Dewi Irawati berdalih, salah satu alasan menaikkan anggaran perjalanan dinas dalam daerah karena terkait program pendampingan akreditasi puskesmas. Setahun ini kata dia, Dinas Kesehatan membutuhkan banyak biaya perjalanan dinas karena satu puskesmas membutuhkan berkali-kali bimbingan untuk proses akreditasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya