Kinerja pemerintahan disoroti BPK. Pemkab Klaten kembali gagal mendapatkan opini WTP.
Solopos.com, KLATEN – Pemkab Klaten kembali gagal mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan APBD 2014.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Wakil Ketua DPRD Klaten, Yoga Hardana menjelaskan ada sejumlah persoalan yang mengganjal pemkab hingga beberapa tahun terakhir meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Salah satu persoalan yakni terkait aset yang belum rampung pendataannya hingga pengelolaan belum jelas.
“Permasalahan sudah jelas, ini menjadi tanggung jawab bersama. Tahun ini masalah aset diusahakan selesai,” jelas dia saat ditemui
Disinggung salah satu catatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yakni terkait berjalannya proyek infrastruktur di Klaten, Yoga mengatakan tak masalah dengan pengawasan yang dilakukan.
“Kalau pengawasan sebenarnya sudah cukup. Hanya masalah waktu. Proyek berjalan tidak sesuai tahun anggaran,” kata dia.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Klaten, Sunarna,juga mengatakan pendataan aset masih menjadi ganjalan Klaten meraih meraih WTP. Ia mengatakan saat ini pemkab masih melakukan pendataan persoalan aset.
“Sampai saat ini kami masih melakukan pendataan aset. Saat ini kami melakukan input data aset-aset di Dinas Pendidikan. Baru nanti dilakukan penilaian dan masuk ke neraca aset. Aset itu banyak sekali, ada masalah tanah, bangunan dan peralatan seperti buku-buku SD itu yang harus masuk dalam pendataan,” ungkap dia.
Ia menargetkan pendataan tersebut rampung tahun ini. Pemkab optimistis LHP BPK tahun depan Klaten bakal mendapat opini WTP.
“Memang butuh waktu dan ketekunan untuk merubah opini tersebut. tetapi, bukan berarti persoalan aset tidak dapat diselesaikan,” urai dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
