Solopos.com, JAKARTA—Kinerja kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini semakin terpuruk akibat para menterinya sibuk berkampanye menjelang Pemilu 2024 di tengah kompleksitas krisis yang berlarut saat ini.
Hal itu merupakan kesimpulan dalam diskusi bertajuk “Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden? yang digelar secara daring oleh Partai Gelora Indonesia, Kamis (19/5/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu Presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugasnya, justru melakukan kerja-kerja politik di luar itu,” kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam sambutannya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Coret Menteri Kampanye Pilpres 2024, Ini Nama-Namanya
Menurut Anis Matta, manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru tidak saja menimbulkan persoalan moral dan etika, tapi juga kontradiksi kompleksitas sistem presidensial.
Dalam sistem presidensial, lanjut Anis, para menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dengan asumsi memiliki kemampuan teknis dalam bidang yang ditunjuk oleh Presiden.
Karena itu Ani menilai Presiden Jokowi akan menghadapi ujian berat dalam 2,5 tahun di sisa masa jabatannya.
Baca Juga: Subagyo HS: Kans Prabowo di Pilpres 2024 Sangat Kuat
Menanggapi hal ini, aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan meminta Jokowi segera memberikan instruksi kepada menterinya untuk tidak bicara politik atau melakukan kerja-kerja politik hingga 2023.
“Buat saja Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023. Kalau perlu ganti menteri agar fokus, dilakukan reshuffle. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan,” tegas Syahganda.
Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ada sikap paradoks yang ditunjukkan Presiden Jokowi, sehingga sulit untuk mengganti menterinya yang melakukan kampanye terselubung.
Baca Juga: Beri Dukungan Airlangga Jadi Capres, Begini Penjelasan Ridwan Kamil
“Selain mengizinkan menterinya rangkap jabatan ketua umum partai, jangan lupa tahun lalu, salah satu pimpinan Partai Gerindra sudah minta izin untuk maju sebagai calon Presiden. Jadi memang Jokowi membiarkan dan memberikan izin menterinya menjadi capres,” kata Ujang Komarudin.
Dia mengaku sudah meminta Jokowi agar memecat menteri yang melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, hingga akhirnya di-bully oleh para pendengung (buzzer) dari empat calon presiden dari menteri tersebut.
“Tapi demi kepentingan bangsa, meski saya di-bully sama buzzer empat capres tetap harus saya lakukan. Sekarang ini apa yang kita ucapkan, sering kali berbeda dengan tindakan. Kita sudah membiasakan kemunafikan,” katanya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul: Para Menteri Jokowi Sibuk Kampanye, Kinerja Pemerintah Makin Terpuruk
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
