Kinerja Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam memberantas korupsi dipertanyakan oleh KP2KKN.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) memperanyakan komitmen Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberantas korupsi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Eko Haryanto mengatakan selama dua tahun memimpin Jateng, 2013-2015 masih terjadi sejumlah kasus korupsi, semisal dana hibah 2014.
”Komitmen Ganjar untuk memberantas korupsi patut dipertanyakan karena tidak serius,” katanya kepada Tidak hanya kasus korupsi, lanjut dia tapi juga kolusi dan nepotisme juga masih terjadi dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Ganjar Pranowo yang alumnus UGM Jogja dalam memilih pejabat mengutamakan dari alumni universitas tersebut. Kendati Ganjar melakukan lelang jabatan terbuka, sambung Eko yang terpilih dari alumni UGM Jogja, seperti pengisian jabatan Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprrov Jateng. ”Meski Ganjar membantah adanya kolusi dan nepotisme dalam lelang jabatan, kenyataan yang terpilih Dirut Bank Jateng dan Pemprov Jateng adalah alumni UGM,” ujarnya. Slogan mboten korupsi lan mboten ngapusi yang diusung Ganjar, menurut dia, masih sebatas slogan belum diimplementasikan secara nyata.
”Mboten korupsi lan mboten ngapusi hanya jargon saja untuk menyenangkan publik,” tukas Eko. Sementara itu, koordinator KP2KKN Jateng Rofiuddin menyatakan usaha yang dilakukan Ganjar untuk mencegah terjadinya KKN belum maksimal hasilnya. Menurut dia, selama dua tahun pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo masih banyak terjadi kasus penyelewengan anggaran dana APBD. ”Lihat saja hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] 2014 masih banyak kasus penyelewengan anggaran dana APBD,” ungkap dia. Dia menyarankan untuk mencegah terjadinya korupsi pada tahun-tahun mendatang Ganjar memberikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai anggaran dan alokasi APBD agar bisa ikut mengawasi. Ganjar, imbuh Rofiuddin, jangan hanya tergantung dari jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberantas korupsi.
”Ganjar jangan hanya bicara saja, kalau mengetahui adanya korupsi di SKPD laporkan kepada penegak hukum, seperti yang dilakukan Gubenur DKI Jakarta Ahok,” harap dia. Secara terpisah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan Ganjar Pranowo kurang serius dalam memberantas korupsi. ”Slogan Ganjar mboten korupsi lan mboten ngapusi perlu dipertanyakan lagi karena kenyataanya masih terjadi korupsi,” ujar dia.
Padahal sewaktu kampanye pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2013 telah berjanji bila terpilih menjadi gubernur akan memberantas segala bentuk korupsi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
