Kinerja Ekonomi Melambat, Tiongkok Coba Pacu Lewat Pelonggaran Kredit dan Potong Pajak

Solopos.com, BEIJING – Tiongkok akan memotong pajak senilai ribuan triliun rupiah, meningkatkan investasi infrastruktur, serta meningkatkan jumlah kredit untuk usaha kecil dalam upaya memacu perekonomian yang terus melambat. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam pembukaan sidang tahunan parlemen pada Selasa (5/3/2019). Li menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 6 persen hingga 6,5 persen pada 2019 ini. Nilai ini kurang dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang dilaporkan senilai 6,6 persen.

Li menyatakan pula kebijakan fiskal akan lebih diperkuat dengan pemotongan pajak sebesar hampir 2 triliun yuan atau lebih kurang Rp4.216 triliun bagi perusahaan-perusahaan. Nilai pemotongan pajak ini melebihi jumlah 1,3 triliun yuan yang dilakukan pada 2018 lalu. Pemotongan ini juga mencakup pengurangan tarif yang ditujukan untuk mendukung sektor-sektor manufaktur, transpor, dan konstruksi.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

Pemerintah juga disebut akan memantau ketat kondisi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ekspor yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat, serta memotong pajak pertambahan nilai bagi sektor manufaktur dari 16 persen menjadi 13 persen. Pajak pertambahan nilai untuk sektor transpor dan konstruksi akan dipotong dari 10 persen menjadi 9 persen.

Pemerintah menargetkan menciptakan lebih dari 11 juta pekerjaan baru di wilayah perkotaan tahun ini, dan menjaga agar tingkat pengangguran di perkotaan berada di kisaran 4,5 persen, serupa dengan target 2018. Kebijakan ini dibarengi langkah pengurangan biaya jaminan sosial yang ditanggung oleh perusahaan.

Sementara dalam upaya meningkatkan investasi infrastruktur, Kementerian Keuangan Tiongkok telah meningkatkan kuota penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah dari 1,35 triliun yuan [Rp2.847 triliun] pada tahun lalu menjadi 2,15 triliun yuan [Rp4.535 triliun]. Penurunan pendapat pajak dan peningkatan belanja pemerintah ini berarti Beijing meningkatkan target defisit anggarannya dari 2,6 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu menjadi 2,8 persen PDB tahun ini.

PM Li Keqiang menyatakan kebijakan moneter yang diterapkan takkan terlalu ketat atau terlalu longgar. Pemerintah menurut dia juga takkan berharap pada banjir likuiditas. Untuk mendukung pengusaha kecil dan perorangan, Li menyatakan pemerintah akan meningkatkan pemotongan nilai giro wajib minimum bagi bank skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pinjaman bagi usaha kecil oleh bank-bank besar hingga lebih dari 30 persen.