SUKOHARJO--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Masyarakat (Ormas) Kiblat Jateng mendesak Pembina Kiblat, Hutomo Mandala Putra (Tomy) mengizinkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Karena Ketua Presidium DPP Kiblat, Kosasih yang baru menjabat 2 tahun, sejak tahun 2009, dianggap tak bisa merealisasi program-program Ormas yang bergelut di bidang kesejahteraan rakyat, pertanian dan peternakan itu.
“Alasan yang menyebabkan kami ingin melaksanakan Munaslub di antaranya pengunduran Rakernas Kiblat, pengukuhan pengurus DPP Kiblat dan seminar nasional Kiblat,” papar Sekretaris DPC Kiblat Sukoharjo, Bayu Indro Wibowo dalam siaran pers, Jumat (15/6/2012).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Bayu menjelaskan ketika itu seminar digelar dengan alasan Hidayat Zarkasi selaku ketua panitia yang disetujui Kosasih mengatakan, acara diundur karena ketidaksiapan DPW/DPC Kiblat se-Indonesia yang baru berjumlah 45%. Padahal jumlah DPW yang sudah terbentuk sebanyak 22 provinsi (66,7%).
Menurut dia DPC yang sudah terbentuk sebanyak 74 buah di kabupaten/kota. Dia menjelaskan Rakernas Kiblat ini adalah rancangan kerja nasional, sehingga kebijakan-kebijakan itu nantinya sebagai dasar acuan kebijakan DPW dan DPC untuk melaksanakan Rakerwil dan Rakercab di provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, kata dia, Kosasih dan Ketua I DPP Kiblat, Hidayat Zarkasi dianggap tak santun dalam menyampaikan informasi pengunduran beberapa acara itu. Karena penyampaian informasi hanya melalui SMS, tanpa melalui surat resmi organisasi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
