Tutup Iklan

Khawatir Klaster Baru, Bupati Cabut Izin Acara Konferwil IPPAT Jateng

Pemkab Sukoharjo mencabut izin penyelenggaraan Konferwil IPPAT Jateng karena dinilai melanggar aturan terkait jumlah peserta acara dan khawatir menimbulkan klaster baru Covid-19.

 Ketua PLH IPPAT Jateng, Aris Widhihidayat, (kiri) menunjukan surat izin penyelenggaraan Konferwil IPPAT dan surat pencabutan izin dari Pemkab Sukoharjo di Hotel Best Western Premier Solo Baru Jumat (22/10/2021). (Espos/Candra Putra Mantovani)

SOLOPOS.COM - Ketua PLH IPPAT Jateng, Aris Widhihidayat, (kiri) menunjukan surat izin penyelenggaraan Konferwil IPPAT dan surat pencabutan izin dari Pemkab Sukoharjo di Hotel Best Western Premier Solo Baru Jumat (22/10/2021). (Espos/Candra Putra Mantovani)

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mencabut izin penyelenggaraan Konferwil Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jateng karena dinilai melanggar aturan. Aturan yang dimaksud berkaitan dengan jumlah peserta acara.

Di sisi lain, Panitia Konferwil IPPAT Jateng memprotes kebijakan tersebut karena pencabutan izin dilakukan tanpa audiensi dan menjelang penyelenggaraan. Rencana acara diselenggarakan Sabtu (23/10/2021). Sekda Kabupaten Sukoharjo, Widodo, mengatakan pencabutan izin dilakukan lantaran jumlah peserta.

Widodo menyebut jumlah peserta yang akan menghadiri Konferwil IPPAT Jateng berbeda dengan jumlah peserta yang diajukan panitia saat permohonan izin. Menurutnya, panitia konferwil mengajukan permohonan acara diikuti 800 peserta. Namun, Pemkab hanya mengizinkan maksimal 500 orang.

Baca Juga : Netizen Curhat Vaksin Berbayar Rp300.000, Ini Reaksi Wali Kota Semarang

Pemkab juga memberikan catatan pelaksanaan acara dengan sistem banyu mili. Panitia juga mengatur agar acara dibagi menjadi beberapa sesi, yakni maksimal 100 orang per sesi.

“Bupati juga kaget saat tahu pesertanya mencapai 1.357 orang dan ikut semua. Kami tidak mau kalau akhirnya izin tersebut malah berpotensi menimbulkan klaster baru. Soalnya hitungan status PPKM kan berdasarkan aglomerasi. Kami tidak mau nanti menjadi kambing hitam gara-gara muncul klaster baru,” ucap dia ketika dihubungi Solopos.com, Jumat (22/10/2021).

Terkait audiensi, Widodo menjelaskan Bupati Sukoharjo sudah memberikan ruang audiensi pada Kamis (21/10/2021) pagi. Namun, saat audiensi berlangsung, lanjut Widodo, panitia dinilai tidak mau mengikuti saran Bupati.

“Akhirnya karena kesannya ngeyel dan tidak mau diatur, Bupati memutuskan untuk dicabut saja daripada nanti berisiko. Itu asal mula pencabutan izin konferwil,” tutur dia.

Baca Juga : Terkuak! Ada Peran WNA di Balik Pinjol Ilegal di Jateng

IPPAT Jateng Kecewa

Sementara itu, Ketua PLH IPPAT Jateng, Aris Widhihidayat, memprotes Pemkab Sukoharjo yang mencabut izin penyelenggaraan Konferwil IPPAT Jateng menjelang penyelenggaraan. Mereka protes lantaran pencabutan izin tanpa beraudiensi dengan panitia.

Pernyataan tersebut dia lontarkan ketika dijumpai awak media di Hotel Best Western Solo Baru, Jumat. Aris mengatakan panitia konferwil kecewa dengan kebijakan tersebut lantaran pencabutan izin tanpa mendengarkan penjelasan panitia.

“Tapi kemudian saat kami mendatangi Bupati untuk meminta membuka acara malah ternyata izin yang kami dapatkan dicabut. Alasannya karena acara yang akan kami adakan menimbulkan kerumunan,” jelas dia.

Aris mengakui jumlah peserta yang akan hadir pada Konferwil IPPAT Jateng sebanyak 1.357 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Jateng. Namun, menurutnya panitia sudah menyusun strategi agar acara tersebut tidak menyebabkan kerumunan. Salah satunya menerapkan sistem sesi dengan aturan maksimal 100 orang per sesi.

Baca Juga : Ketupat Sumpil: Makan Kupat Pakai Siput, Mau Coba?

“Selain itu kami juga sudah menandatangani pernyataan sanggup melaksanakan prokes. Apabila kami melanggar, kami bahkan bersedia untuk dibubarkan acaranya,” imbuh dia.

Aris mengatakan rencana awal kegiatan dilaksanakan di Solo pada Sabtu. Namun, Polresta Solo memberikan rekomendasi mengadakan acara di wilayah lain di Soloraya. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Sukoharjo dan akhirnya mendapatkan izin dari Pemkab Sukoharjo. Tapi kami menyayangkan ketika izin sudah keluar kemudian dicabut lagi. Padahal kami sudah gladi kotor dan persiapan sudah hampir selesai.”


Berita Terkait

Berita Terkini

Bus Eka Kobong di Jl. Solo-Jogja Klaten, Puluhan Penumpang Auto Kabur

Puluhan penumpang langsung berhamburan keluar saat Bus Eka jurusan Surabaya-Cilacap mendadak terbakar di jalan Solo-Jogja, tepatnya di Jogonalan, Klaten, Selasa (30/11/2021) malam.

Gibran Dijuluki Anak Gaul 2010-an, Ternyata Ini Penyebabnya

Gara-gara foto ini, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dijuluki anak gaul 2010-an. Emang apa sih fotonya?

Satu Pasien Sembuh, Kecamatan Delanggu Klaten Terbebas dari Covid-19

Kecamatan Delanggu menjadi satu dari 21 kecamatan di Klaten yang terbebas Covid-19.

Innalillahi, Berita Duka, Kades Plosowangi Cawas Klaten Meninggal Dunia

Kepala Desa (Kades) Plosowangi, Kecamatan Cawas, Klaten, Surip, 65, meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Cawas, Selasa (30/11/2021) pukul 14.00 WIB.

Kejar Target Rp2,5 Miliar, Lazismu Sragen Gerakkan Zakat Akhir Tahun

Lazismu Sragen membidik pegawai swasta dan pengusaha untuk menyalurkan zakat mereka ke Lazismu.

Round Up: 15 Kasus Pembuangan Bayi di Sukoharjo yang Menggemparkan

Terhitung sejak 2012, terdapat 15 kasus pembuangan bayi di Sukoharjo. Hanya sebagian kecil dari bayi yang ditemukan masih hidup. Sebagian besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Tertahan, Simpanan Anggota KSP SB Solo Ada yang Sampai Rp570 Juta Lho

Nilai uang simpanan para anggota KSP Sejahtera Bersama Regional Solo yang masih tertahan hingga saat ini bervariasi dan ada yang mencapai Rp570 juta seorang.

Djaran Goyang-Magbul, Ini Merek Rokok Ilegal Dimusnahkan di Sukoharjo

Ribuan bungkus rokok ilegal hasil sitaan Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam ratusan kali operasi penegakan selama 2020-2021 dimusnahkan di Sukoharjo.

UMK Wonogiri Naik 0,07%, SPSI: Harusnya Lebih dari Inflasi 1%

UMK Wonogiri naik sekitar 0,07% disbanding tahun lalu.

Masalah Adminduk Persulit Advokasi Orang dengan HIV/AIDS di Wonogiri

Masalah administrasi kependudukan mempersulit Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Wonogiri untuk mengadvokasi orang dengan HIV/AIDS.

Sukses di Bendosari, Bazar Tani Ditiru 11 Kecamatan Lain Se-Sukoharjo

Kecamatan Bendosari dianggap sukses menggelar bazar tani sehingga Distankan Sukoharjo meminta semua kecamatan mengadakan kegiatan serupa.

Naik Kelas Tipe C, RS Waras Wiris Andong Boyolali Berbenah

Saat ini, RS memiliki kapasitas 101 tempat tidur, fasilitas CT Scan 128 slide, rontgen panoramic hingga USG 4 Dimensi.

Jalan Setapak ke Situs Watu Genuk Kragilan Boyolali bakal Dicor

Hasil ekskavasi yang digelar Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah lalu membikin peluang pengembangan kawasan wisata di sana makin terbuka.

Makin Wah, Tirto Mili Klaten bakal Dilengkapi Embung dan Pulau Buatan

Pemancingan Tirto Mili di Desa Pasung, Wedi, Klaten, bakal ditingkatkan dengan membangun embung dilengkapi pulau buatan.

KSP Sejahtera Bersama Solo Bermasalah, Anggota Minta Atensi Pemerintah

Pemerintah diharapkan bisa hadir dan membantu memberikan solusi atas kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam seperti yang terjadi di KSP Sejahtera Bersama Solo.

Optimalkan Pajak Galian C, Pemkab Klaten Gandeng Desa di Lereng Merapi

Bupati Klaten Sri Mulyani berharap warga ikut membantu mengendalikan aktivitas pertambangan galian C.